Dinas Pertambangan & ESDM Malut Gelar Rapat Pembahasan RANPERGUB.
keterangan gambar :Kepala Dinas Pertambangan & ESDM Malut, Hasyim Daengbarang saat memberikan sambutan pembukaan rapat pembahasan RANPERGUB Pengawasan & Penyaluran BBM subsidi & non subsidi di provinsi Maluku Utara. (sumber foto :Ko Us).
PIKIRAN UMMAT. Com–Ternate |Dalam rangka optimalisasi pengawasan & potensi pendapatan daerah, Dinas pertambangan & ESDM provinsi Maluku utara menggelar rapat pembahasan Rancangan peraturan Gubernur tentang Penyaluran /penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi & Non Subsidi di provinsi Maluku Utara, rabu(14/10) di ball room hotel Muara Ternate.
Rapat yang dibuka langsung kepala Dinas Pertambangan & ESDM Malut Hasyim Daengbarang itu diikuti Puluhan peserta baik dari internal Distaben Malut , intansi terkait antara lain Asisten II, Badan Pendapatan, unsur Inspektorat, Perindag dan akademisi.
Kepala Dinas Pertambangan & ESDM provinsi Maluku Utara, Hasyim Daengbarang dalam sambutan pembukaan menyatakan bahwa rapat pembahasan RANPERGUB ini merupakan tindak lanjut dari amanat BPH Migas pusat bahwa Pemda Provinsi harus memiliki Peraturan gubernur terkait pengawasan terhadap penyaluran & penjualan BBM bersubsidi & non subsidi
Dengan demikian lanjut kadistamben, Pemda Malut bisa lebih memaksimalkan potensi PAD yang bersumber dari DBH migas yang dilaksanakan oleh pihak pertamina.
Sementara itu menurut Kabid Energi Distaben Malut Zulfikar bahwa kegiatan ini sebagai tindaklanjut amanat korsus KPK yang meminta pemda harus membuat pergub yang mangatur tentang penyaluran & penjualan BBM subsidi & non subsidi.
“Ini berdasarkan petunjuk dari Korsus KPK yang memintah pemprov harus membuat pergub tentang penyaluran & penjualan BBM subsidi & non subsidi “jelas Zulfikar.
Sementara itu Husnul Pangeran dari akademisi menyoriti pentingnya Ranpergub pengawasan & penyaluran BBM bersubsidi & non subsidi agar pemda bisa memiliki inatrumen pengawasan penyaluran & penjualan BBM subsidi & non subsidi dan pada sisi lain lebih potensial terhadap penerimaan PAD sehingga bisa lebih dimaksimalkan bagi pembangunan daerah.
Selama kata Husnul pemda dalam posisi pasif sehingga tidak mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerah padahal instrumen itu yang sangat penting & strategis. Oleh karena itu Doktor Tehnik ini berharap agar forum rapat ini dimaksimalkan sehingga bisa berdayaguna bagi pembangunan daerah Maluku Utara. (***)