DITENGAH SISTEM OTONOMI DAERAH SAAT INI, SEMUA KOMPONEN DAERAH DITUNTUT SINERGIS DAN BERSATU.
PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Perkembangan sistem otonomisasi daerah kian menunjukkan trend menurun.Spirit sistem otonom pada awal kelahirannya memberikan kekuasaan super power bagi pemerintah daerah perkembanganya mengalami penyusutan seiring Paradigma baru kekuasaan nasional yang cenderung centralistik.
Kekuasaan dan peran pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota semakin menyusut seiring ditarik kembali ke pemerintah pusat.
Potensi-potensi SDA seperti mineral Tambang, hutan, perikanan dan kelautan yang selama ini dibawah rezim perijinan pemerintah daerah telah diambil alih pemerintah pusat.
Kenyataan ini berdanpak langsung pada peran kepala -kepala daerah dalam memaksimalkan potensi daerah sebagai sumber daya yang berdaya guna pembangunan daerah.
Menyikapi kondisi faktual perkembangan politik otonomisasi daerah itu, segenap kepala daerah dari Gubernur sampai para Bupati, walikota dan lembaga legislatif daerah dituntut harus mampu membangun sinergi guna lebih memaksimalkan recources baik natural recources dan power recources bagi sebesar-besarnya kemajuan dan kesejahteraan daerah dan rakyat.
Momentum Malut yang me nasional kek STQ dan boming tambang emas dan Nike harus menjadi momentum bergeming positioning agar Malut lebih bergeliat lagi.
Pandangan itu dikemukakan pakar pemerintahan daerah Buhar Hamjah, SH.MH menyikapi perkembangan politik pemerintahan daerah akhir-akhir ini.
Menurut Akademisi HAN UMMU ini, dalam kondisi seperti ini tidak ada jalan lain bagi seluruh pemangku kepentingan daerah baik Eksekutiv dan legislatif di daerah harus bersinergi dan bersatu dalam membangun Maluku utara.Sebab jika tidak maka harapan kemajuan daerah ditengah kekuasaan pemerintahan daerah yang kian terbatas itu bakal tidak efektif dan maksimal lagi.
“Fakta politik otonomisasi daerah yang semakin tidak berpihak ke daerah menuntut sinergi dan persatuan seluruh stackeholder kekuasaan daerah sehingga ditengah sumber daya yang terbatas itu bisa dimaksimalkan bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah dan rakyat “ urai Mantan dekan fak hukum UMMU ini.
Buhar menilai menilai, sinergi lintas pemerintah daerah justru ikut melemah ditengah pelemahan kekuasaan pemerintah daerah saat ini.Kondisi ini kata Dia, justru sangat tidak menguntungkan baik para Gubernur dan Bupati serta Waikota dalam rangka memaksimalkan pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
“Layaknya sebuah ironisme dimana posisi kepala daerah yang semakin melemah itu ikut dilemahkan lagi dengan riak relasi antar kepala daerah.Hal ini sangat merugikan daerah dan rakyat” tandas Buhar Hamjah.
