HEADLINE
Dr. Mukhtar A. Adam, SE.ME.: Halsel Perlu Model Pembangunan Gugus Pulau.
Ekonom Unkhair ini menjelaskan bahwa semestinya Bupati Usman Sidik lebih beroreantasi pada pembangunan infrastruktur transportasi laut semacam kebijakan program laut nya presiden Jokowi.Dengan begitu kata Mochtar, fakta halsel sebagai wilayah kepulauan akan bisa disatukan dengan konsep kebijakan archipelago state ini.Keadilan pelayanan publik bakal tercapai dan konsep halsel satu harga guna mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh warga halsel bisa terwujud.
“Salah besar kalau bupati Usman Sidik memperkuat loby ke Kemntrian PUPR dan DPR RI untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.Semestinya Usman membangun loby intensif dengan kemenhub cm Dirjen Perhubungan laut untuk mendatangkan kapal guna melayari rute antar pulau se halsel” pungkas nya.
Mochtar bahkan menyarankan ada fasilitas transportasi laut semisal Bank Laut, Pusat kesehatan terapung, sekolah terapung bahkan kantor bupati halsel terapung sehingga bisa mencover kebutuhan pelayanan publik masyarakat halsel yang terpisah lintas pulau itu.
“Sangat cerdas kalau Usman busa mendatangkan kapal untuk Bank Laut,Pusat kesehatan laut, sekolah laut bahkan kantor Bupati di atas laut sehingga bisa menjawab kebutuhan pelayanan publik dan disparitas harga antar wilayah” tandasnya.(***)
“Salah besar kalau bupati Usman Sidik memperkuat loby ke Kemntrian PUPR dan DPR RI untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.Semestinya Usman membangun loby intensif dengan kemenhub cm Dirjen Perhubungan laut untuk mendatangkan kapal guna melayari rute antar pulau se halsel” pungkas nya.
Mochtar bahkan menyarankan ada fasilitas transportasi laut semisal Bank Laut, Pusat kesehatan terapung, sekolah terapung bahkan kantor bupati halsel terapung sehingga bisa mencover kebutuhan pelayanan publik masyarakat halsel yang terpisah lintas pulau itu.
“Sangat cerdas kalau Usman busa mendatangkan kapal untuk Bank Laut,Pusat kesehatan laut, sekolah laut bahkan kantor Bupati di atas laut sehingga bisa menjawab kebutuhan pelayanan publik dan disparitas harga antar wilayah” tandasnya.(***)