Sekretaris DPP APHTN-HAN ini juga memintah kampus sebagai rumah para ilmuan agar menghidupkan forum-forum public secara ilmiah untuk membedah kembali konsep maupun wacana politik dalam perspektif keilmuan, agar publik tercerahkan dan paham tentang hakekat berpolitik yang benar dan beradab. Saya kira ini tugas pokok para intelektual sebagai trasformer sciencetic. Saya kira jika makna politik berkedaban dijadikan metode dalam berfikir maka pembangunan atas tatanan sosial-politik khususnya di daerah ini akan lebih baik.
Pada sisi lain mantan Dekan FH UMMU ini menyatakan, gejala pragmatisme telah memberikan ancaman serius untuk tumbuhnya pemerintahan yang korup, hal ini terlihat beberapa kepala daerah yang terkena kasus pidana korupsi. Saya kira persoalan ini harus menjadi catatan penting bagi publik agar melihat pemimpin ke depan dengan pendekatan pragmatisme an sich. Pola pikir seperti inilah, saya kira merusak tatanan sistem politik yang berkeadaban. Tentu butuh visi bersama bagi kalangan intelektual untuk mengkampanyekan secara konsisten soal politik berkeadaban ini, sebab disamping tanggung jawab intelektual juga sebagai tanggung jawab moral dalam mengawal jalannya proses penyelenggaraan pemerintahan yang ideal karena terpasung oleh praktek politik pragmatis tersebut dalam setiap momentum pemilu maupun Pilkada Pungkas akademisi UMMU ini.(***)
