PIKIRAN UMMAT.Com—Jakarta||Menko Polhutkam, Prof.Mahfud MD dinilai telah mengalami kesesatan berpikir.Pemikiranya yang ambivalen terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dinilai mendegradasi intelektualisme Mahfud sebagai seorang konstitualisme.
Kepentingan jabatan diprediksi membuat Mahfud merasa benar di jalan yang sesat.
Pandangan itu dikemukakan pakar hukum Sujud Sirajuddin menanggapi pandangan mengkopolhutkan Prof.Mahfud MD seputar rapat yang di gelarnya di Balikpapan Kalimantan Timur yang menjadi polemik nasional baru -baru ini.
Menurut Sujud, sebagai seorang begawan konstitualisme, Mahfud harus tegas dalam menyikapi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.Sebab hal itu katanya haram dalam pemikiran konstitualisme yang mendewakan pembatasan kekuasaan.Apalagi kata Sujud, perpanjangan pemilu dan masa jabatan presiden tidak punya relevansi dengan kondisi politik Indonesia saat ini.
“Ini Prof Mahfud patut kita sayangkan karena nampak beliau sudah tersesat ke jalan yang salah.Sebagai seorang begawan konstitualisme, Prof Mahfud MD harusnya tegas bahwa tidak ada relevansi nya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dengan kondisi politik saat ini” pungkas mantan legislator DPR RI ini.
Dalam pandangan lebih jauh Sujud menyatakan bahwa demokrasi langsung saat ini merupakan amanat reformasi yang harus dipertahankan sehingga upaya mendegradasi semangat reformasi harus di hindari bahkan harus dilawan.
Upaya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan kata Sujud merupakan pengkhianatan reformasi dan demokrasi karena tidak substansial dan hanya merupakan gerakan kepentingan sempit dari beberapa kelompok yang hanya ingin menguasai sumber daya ekonomi negara.
“Ini hanya gerakan kepentingan beberapa kelompok yang sudah asik masuk menjarah kekayaan negara bukan kepentingan negara”tandasnya.
Sujud mengigatkan Menkopolhutkan dan seluruh komponen bangsa bahwa penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden potensial menggiring kembali Indonesia pada kekuasaan absolut dan tiran yang menindas seperti yang pernah dialami bangsa Indonesia .
“kita punya pengalaman pahit atas kekuasaan yang absolut dan tiran olehnya jangan diulangi kembali.Mari kita kawal demokrasi langsung amanat reformasi ini dengan baik”pinta Dr.Sujud Sirajuddin, SH.MH.(***)
