PIKIRAN UMMAT.COM—Ternate||Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM, tolak perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan menuntut penurunan harga sembako nampak tak dianggap.
Aksi hingga berbuntut anarkis Ribuan mahaiswa dan OKP sampai jilid III tak sekalipun ditemui pejabat elit maluku utara sementara tuntutan-tuntutan mahasiswa dan OKP hingga hari ini belum mendapatkan jawaban pihak pemerintah.
Harga minyak masih tinggi di pasaran demikian harga kebutuhan bahan pokok juga tak kunjung turun.
Harga BBM pertalite di pulau kayoa dan makian misalnya masi tinggi yakni sebesar Rp.13.500, kenaikan hampur 100% padahal telah. pemerintah mengklaim telah berlaku BBM satu harga di seluruh pelosok tanah air.
Harga sembako juga belum menunjukan tanda menurun.Harga Sejumlah kebutuhan pokok tergolong masih tinggi.
Pihak mahasiswa kecewa atas sikap ogah pemerintah daerah ini.
Berbagai kalangan memprediksikan, aksi demonstrasi berjilid-jilid yang masiv bakal terus berlangsung jika tuntutan mahasiswa tak kunjung di sikapi bijak pemerintah.
“Jika pemerintah abai maka aksi berjilid -jilid dan semakin masiv bakal terus berlangsung”prediksi narasumber of derecord Mesia ini.
Bagaimana tidak, dalam aksi yang diikuti ribuan mahasiswa, baik di depan kantor Wali Kota , kampus Unkhair Ekehuda maupun di depan depot utama Pertamina di Kelurahan Jambula, tidak satupun pejabat di daerah ini yang menghampiri massa aksi untuk menyerap aspirasi mereka. Justru, ketika aksi jilid III dilangsungkan di Kelurahan Jambula, Wali Kota Ternate diketahui berada di Jakarta bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara juga berada di Jakarta. Sebagian dari mereka baru balik ke Ternate pada Sabtu (23/4). Sedangkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba diketahui masih dalam proses pemulihan setelah sakit beberapa waktu lalu. Sedangkan anggota DPRD Kota Ternate belum diketahui keberadaan mereka.
Walikota Ternate, Tauhid Soleman sendiri pasca aksi jilid II dan sebelum aksi jilid III, telah menginisiasi forum dialog bersama Perwakilan Mahasiswa dan OKP dan melibatkan Kapolres, Perwakilan Pemprov dan pihak Pertamina .
Pada kesempatan forum dialog dengan agenda penyampaian aspirasi dan diskusi itu, Walikita Tauhid Soleman, mewakili Gubernur Ass III Asrul Gaile, perwakilan Pertamina telah menandatangani Manifesto yang berisikan sejumlah tuntutan yang disodorkan.
Pemerintah.
Walikota Tauhid Soleman bahkan menyatakan komitmen membuat surat edaran stabilisasi BBM agar harga BBM tidak melambung tinggi di tingkat eceran.Dan terbukti Irang nomor satu Kota Ternate itu telah engelyarkan surat edaran yang isinya secara tegas menyatakan harga BBM bersubsidi pertalite dan BBM jenis lainya tidak bisa naik dari harga keputusan pemerintah.Tauhid dengan tegas bakal melakukan penertiban harga BBM tersebut.
Hanya saja tidak satupun legislator baik DPRD Provinsi Maluku utara dan Pimoinan atau perwakilan DPRD Kota Ternate yang terlihat batang hidungnya untuk menemui pihak demonstran.
Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Maluku Utara, Evelin F. Pinoke mempertanyakan kenapa tak satupun aspirasi mahasiswa terkait penolakan kenaikan harga BBM yang didengar Gubernur Maluku Utara. “Pemprov jangan tutup mata terkait dengan persoalan BBM, banyak mahasiswa yang direpresif oleh aparat kepolisian hanya karena menolak kenaikan harga BBM,” ujarnya dengan nada kesal.
Selain Gubernur, Ketua LMND juga menyesalkan sikap Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman yang sama sekali tidak menghiraukan mahasiswa yang menggelar aksi tersebut. “Anggota DPRD provinsi dan Kota Ternate juga sama saja. Mereka tidak memiliki fungsi sama sekali. Wakil rakyat itu harusnya tampil bersama rakyat saat aksi. Aksi yang kami lakukan ini aksi damai,” katanya.
Ia menambahkan, pertemuan yang dilakukan Wali Kota dengan beberapa orang yang mengatasnamakan utusan OKP, bukan berarti sudah mewakili seluruh OKP di Kota Ternate.
Sejauh ini apakah pemerintah daerah baik Pemprov Malut dan pemkot Kota Ternate telah menindaklanjuti aspirasi tuntutan mahasiswa atau belum masih belum Terkomfirmasi dengan jelas .
Sampai berita ini naik tayang belum ada pernyataan resmi Pemda soa tindak-lanjut aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.Sebab soal naik turun harga BBM memang domain kekuasaan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi dan Pemda sendiri tidak memiliki kewenangan langsung terkait harga BBM .Uapaya stabilisasi harga BBM oleh pemerintah daerah seperti yang disampaikan Waikota Tauhid Soleman pun tidak memiliki BL dasar hukum yang kuat.Pemda dan aparat kepolisian dimintai fokus pada tupoksinya terkait penertiban penjualan BBM bersubsidi pertalite melalui jerigen.
Pemda dan kepolisian mungkin fokus pada penertiban penjualan jerigen di SPBU sebab faktanya harga enceran BBM justru naik di kios pengecer dan menimbulkan stok BBM langka di SPBU “tukas Armin, warga Kita Ternate(***)
