PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM, isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok menuai reaksi publik yang luas.
Aksi demonstrasi penolakan terjadi diseluruh tanah air.Mahasiswa dan OKP menggelar aksi penolakan berjilid di seantero negeri.
Aksi yang masiv menimbulkan berbagai ekses terutama terhadap mahasiswa.Demonstrasi berunjung anarkis sehungga tak sedikit mahasiswa yang ditahan dan atau diamankan pihak kepolisian.
Di provinsi Maluku utara, aksi penolakan melalui unjuk rasa dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten dan Kota.
Terhitung sampai hari Kamis (21/4/2022), aksi unjuk rasa dengan isu yang sama telah digelar tiga kali yakni pertama di tanggal 11/4 dan ke dua Senin 18/4-2022.dan ke tiga kamis(21/4).
Aksi berujung ricuh tak terelakkan dan beruntung aparat kepolisian yang dibantu TNI masih bertindak terukur sehingga tidak sampai menimbulkan korban yang serius.Puluhan masa aksi dari pihak masa aksi diamankan guna pembinaan kemudian dikembalikan ke pihak keluarga.
Melihat sikap pemerintah sampai hari ini masih ogah dengan tuntutan mahaiswa, aksi unjuk rasa bakal terus berlangsung dan ditenggarai ricuh bakal tak terelakkan.Sikap ogah pemerintah bakal berhadapan dengan tensi demonstrasi yang meningkat diprediksi bahkan menimbulkan kegaduhan yang kian meningkat
Apakah pemerintah Jokowi bakal melunak ? Wallahualambissawab .
Menyikapi perkembangan ini, seluruh pihak diingatkan kembali bahwa Provinsi Maluku utara pernah meraih penghargaan indeks demokrasi terbaik se Indonesia.
Gubernur H.Gani Kasuba menerima penghargaan dengan sejumlah harapan agar iklim demokrasi harus tetap tumbuh tentu dalam koridor konstitusi.
Menurut AGK, ada tiga aspek demokrasi yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik oleh seluruh komponen dalam menjaga proses demokrasi. Ketiga aspek tersebut yakni aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi.
Dari sisi aspek kebebasan sipil, ada beberapa variabel yang mempengaruhi kondisi demokrasi, diantaranya kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi,” kata AGK yang maju di Pilgub Malut 2018 diusung PDI Perjuangan dan PKPI ini.
“Kalau kepercayaan publik meningkat rencana dan implementasi pembangunan pun akan cepat. Karena masyarakat ikut di dalamnya,” ujarnya.
Dr.Abdul Aziz Hakim, SHMH menyatakan Indonesia sebagai demokrasi memberikan ruang yang seluas-luas nya bagi dinamika demokrasi.Salah satunya terkait aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
Ruang ini menjadi ruh dari sistem demokrasi .Oleh karena itu semua pihak harus mampu mengawal dan menjaga tatanan dan iklim demokrasi ini bertumbuh secara konstruktif.(***)
