PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Waikota ternate, Dr.Tauhid Soleman, M.Si., mengaku prihatin dengan kelangkaan dan kenaikan harga BBM yang sangat membebani dan meresahkan warga masyarakat.
Walikota dan stackeholder terkait yang hadir di forum dialog menyadari terbatasnya kewenangan mereka terhadap intervensi harga BBM yang merupakan kewenangan pemerintah pusat tetapi akan tetap mengambil langkah kebijakan yang diperlukan guna mengurai permasalahan BBM ini.
Dalam rangka itu, orang nomor satu di Kota Ternate ini akan mengambil langkah solusi agar harga BBM bisa stabil sampai ditingkat pengecer sehingga tidak terlampau membebani dan meresahkan warga kota ternate.
Tauhid menyatakan bakal menerbitkan surat edaran penertiban harga BBM sehingga bisa meringankan beban warga.
“Saya akan menerbitkan surat edaran” tandas Tauhid Soleman.
Hal ini ditegaskan langsung Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman saat menjadi narasumber narasumber di forum dialog bersama OKP Cipayung dan mahasiswa, Minggu (17/4/2022).
Ketegasan orang nomor satu di lingkup Pemkot Ternate ini sebagai respon atas aksi OKP Cipayung dan mahasiswa, Senin (11/4/2022) lalu.
Menurutnya, harga BBM jenis Pertamax yang dijual di pengecer saat ini memang sangat tinggi. Untuk itu, dalam waktu dekat Pemkot akan menerbitkan surat edaran terkait penertiban harga BBM di pengecer.
Dalam kesempatan itu juga Tauhid menyampaikan bahwa pemkot tidak tinggal diam dalam melihat persoalan BBM ini.
“Permasalahan ini bukan pemerintah diam, pemerintah lagi melakukan kajian terkait masalah ini,” sambung, menegaskan.
Komitmen penyelesaian soal BBM juga ditunjukkan walikota tauhid Soleman dengan menandatangani
Tidak hanya menerbitkan edaran, Walijota Tauhid juga bersedia menandatangani manifesto yang disampaikan OKP Cipayung.
“Kita fokus saja, kami bersedia mendatangani manifesto. Intinya kami bersedia menindaklanjuti tuntutan mahasiswa,” pungkas nya.
Sementara itu terungkap di forum dialog yang diinisiasi Pemkot Ternate bersama Mahasiswa dan OKP bahwa problem kelangkaan dan kenaikan BBM memang sulit dan butuh solusi kongkrit pemerintah.
Otoritas Kenaikan BBM sendiri merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bisa lagi merubah itu.
Tetapi permasalahan BBM nampak harus ditanggung pemerintah daerah baik soal harga yang membebani warga dan tuntutan aksi demonstrasi yang menuntut sikap tegas pemerintah daerah.
Ass III Setdaprov Malut, Asrul Gailea yang mewakili gubernur malut yang lagi dalam pengobatan di Jakarta menegaskan pentingnya jaminan stok BBM terutama jenis pertalite sebagai solusi kongkrit atas persoalan BBM saat ini.
“Solusinya Pertamina harus menjamin stok pertalite yang cukup sesuai kebutuhan agar tidak terjadi kelangkaan dan tarian lagi”pungkas Asrul Gailea.(***)
