PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Walikota Ternate M.Tauhid Soleman dinilai kian bertaji dihadapan warga kota ternate.
Terbukti ditengah kritik atas kepemimpinan selama memimpin Kota Ternate dan puncaknya soal perbedaan penetapan jadwal Idul Adha dengan pemerintah pusat, keputusan Walikota Ternate ini lebih berpengaruh di mata warga kota Ternate andalan ini.
Keputusan Tauhid menetapkan hari H Idul Adha di hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 terbukti sangat berdanpak dengan mayoritas warga kota ternate menggelar salat Idul Adha di kota ternate pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022.
Pantauan media ini, rerata mesjid-mesjid di kota ternate menggelar salat Idul Adha pada hari ini Sabtu 9 Juli 2022.
Pakar politik dan tata negara Dr.Abdul Aziz Hakim, SH.MH. menilai bahwa Tauhid Soleman masih memiliki kekuatan dukungan basis warga kota ternate.
Menurut akademisi hukum tata negara ini, kebijakan soal penetapan waktu puasa, Idul fitri dan Idul Adha di Indonesia tak bisa dilepaskan dari kepemimpinan politik pemerintahan.Oleh karena itu sejauh mana dukungan rakyat terhadap seorang pemimpin dapat dilihat dari soal ini.
“Sebagai masyarakat religuis, Indonesia ini masih kuat temali agama dan politik negara dan olehnya keputusan seorang pemimpin soal agama sangat menggambarkan sejauh mana power sang pemimpin” jelasnya.
“Walikota Tauhid Soleman dari sisi penetapan Idul Adha ini gambaran nya masih punya power di kota ternate”tandasnya.
Azis menilai langkah keputusan Tauhid punya timing yang tepat dengan keyakinan warga yang lebih meyakini Idul Adha mestinya di hari Sabtu tanggal 9 Juli ketimbang pada hari minggu tanggal 10 Juli seperti keputusan pemerintah.
“Langkah Tauhid sangat tepat”nilainya.
Secara umum Azis menilai fonomena perbedaan penetapan waktu terkait puasa dan hari raya nampak sudah anti klimaks.
Pemerintah yang seringkali dinilai tidak tepat menentukan waktu telah menimbulkan bibit pembangkangan.
Menguatnya praktek nasionalisme yang lebih menekankan urusan agama sebagai urusan privat atau pribadi dalam jangka panjang telah memperkuat klaim bahwa agama merupakan urusan keyakinan pribadi membuat keputusan pemerintah soal agama terkadang menuai sikap kritis publik.
“pemerintah terkadang inkonsisten, pada kasus tertentu menyatakan agama merupakan urusan privat dimana negara tidak bisa ikut campur namun pada kasus lain pemerintah harus campur tangan.Inkonsistensi ini menimbulkan trus publik seperti yang Kita lihat sekarang”ujar dia.
Sekertaris AP HTN puaat ini menyarankan pemerintah memfungsikan lembaga -lembaga agama seperti MUI dan organisasi agama-agama lah yang mengatur soa urusan agama masing-masing karena dipercaya publik lebih kompetible.
“Idealnya pemerintah memfungsikan organisasi agama seperti MUI dan organ agama lainya yang dipercaya publik lebih kompetible dalam mengatur soal urusan agama sehingga isyu-isyu miring terhadap pemerintah bisa diminimalisir”tutup dia.(***)
