PIKIRAN UMMAT.Com—Sofifi||Komitmen pemerintah pusat mewujudkan DOB Sofifi sebagai Ibukota dan pusat pemerintahan Pronvinsi Maluku utara semakin kuat.
Dalam rangka itu, Pemerintah di bawah kordinator langsung Kemenko Marves kembali menggelar pertemuan lanjutan membahas tindak lanjut percepatan pembangunan infrastruktur Ibukota Sofifi, via zoom, Senin (23/8)
Sebelumnya rapat koordinasi serupa digelar pertama kali tahun 2021 lalu yang digelar langsung di Sofifi.
Mengko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam rapat via zoom meting bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, kementerian terkait dan Gubernur Maluku utara serta jajaran Forkopimda itu menegaskan posisi Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku utara tidak bisa diganggu gugat lagi.Instansi vertikal pun dimintai segera berkantor di Ibukota Sofifi.
“Sofifi itu legal standing nya Ibukota Provinsi Maluku utara, tegas LBP saat sambutan rapat nya.
Rapat zoom tentang percepatan pemerintahan di kota sofifi di hadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba, para pejabat eselon Kementerian PUPR, Kementerian ATR BPN, Kapolda Malut, Danrem Malut, Kajati Malut, Pemkot Tikep, Kanwil BPN Malut, OPD terkait Pemprov, Kepala Balai jalan dan jembatan Malut.
Luhut Binsar Panjaitan, dalam arahannya menegaskan bahwa status sofifi itu legal standing artinya tidak ada perdebatan lagi tentang sofifi sebagai ibukota propinsi sesuai UU Nomor 46 tahun 1999 sehingga saat ini yg menjadi kewajiban pemerintah adalah mengisi pembangunan dan percepatan pemerintahan di kota Sofifi.
Rapat koordinasi menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain, pertama penugasan kepada kementerian PUPR untuk segera menyelesaikan berbagai proyek pemerintah bidang infrastruktur di kota Sofifi mengingat dua orang presiden yakni presiden SBY dan Presiden Jokowi pernah ke sofifi melihat langsung kota sofifi, kedua adalah penugasan kepada Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan keberadaan bandara loleo, pelabuhan laut sofifi dan pelabuhan penyeberangan.
Luhut pun mengharapkan Kepada TNI, Polri dan instansi vertikal lainnya agar segera berkantor di sofifi sebab dengan keberadaan perkantoran dan perumahan tentunya mempertegas pelayanan publik, mendorong perekonomian wilayah, penyediaan lapangan pekerjaan dan SDM.
Pemprov dimintai segera menyiapkan lahan bagi pembangunan kantor instansi vertikal sehingga secara perlahan kota sofifi menjadi lebih terang,
Kementerian ATR BPN dan Pemprov agar segera menyelesaikan RTRW Propinsi untuk mempertegas Sofifi yang akan datang.
Di forum rapat itu juga kementerian Perhubungan menegaskan pembangunan bandara Loleo dan beberapa infrastruktur perhubungan yang diusulkan Gubernur AGK baka ditindaklanjuti pembangunan nya.
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Bandara Loleo pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut sofifi tetap berjalan dan terutama menyelesaikan masalah pembebasan lahan di sofifi.
DOB Sofifi sebagai Ibukota dan pusat pemerintahan hampir satu dasawarsa terakhir diperjuangkannya Gubernur Maluku utara H.Gani Kasuba.
Sofifi sebagai Ibukota provinsi Mauku utara telah ditetapkan dalam Undang-undang namun peningkatan status sebagai sebuah DOB layaknya Ibukota provinsi tak kunjung terwujud.
Kalangan pakar mendesak DOB Sofifi segera di wujudkan karena bakal mendatangkan banyak keuntungan pembangunan ekonomi bagi provinsi Mauku utara.
“Ada potensi triliunan rupiah yang bakal mengalir ke Malut dari danpak DOB Sofifi”pungkas Dr.Mukhtar Adam, SE.MM, pakar ekonomi(***)
