SALUT ! PKS SATU-SATUNYA PARTAI YANG MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI.
Kenaikan harga BBM Bersubsidi Saat Ini Tidak Bijak dan Tepat Ditengah Kesulitan Ekonomi Yang Dihadapi Rakyat dan Menurun nya Harga Minyak Dunia.
PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||PKS merupakan satu-satunya partai politik di parlemen yang menolak dengan tegas keputusan Pemerintahan Presiden Jokowi bersama mitra koalisinya menaikkan harga BBM bersubsidi.
Banyak pihak memberikan apresiasi atas sikap PKS yang dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Salut buat PKS yang lebih memikirkan nasib rakyat”puji Fahmi, warga Kota Ternate.
Sementara Pemerintah Presiden Jokowi dan koalisi pendukung kenaikan harga BBM terus menuai kritik dan kecaman publik.
Aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM terjadi diseluruh Indonesia pasca keputusan kenaikan harga BBM.Kritik dari pengamat juga tak henti disuarakan.
Sebab dengan naiknya harga BBM terbukti telah memicu kenaikan harga-harga barang terutama terhadap barang-barang kebutuhan pokok.
Sikap PKS ditunjukkan melalui aksi Wali Out atau meninggalkan ruang sidang rapat paripurna pengesahan kenaikan harga BBM bersubsidi, selasa(6/9) di gedung DPR RI.
PKS melalui juru bicara fraksi nya Mulyanto atas nama PKS menyatakan berdasarkan aspirasi rakyat melalui partainya, PKS menolak kenaikan harga BBM.
“Berdasarkan aspirasi rakyat dan aksi demo menolak BBM bersubsidi, kami menyatakan Bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan olehnya kami walk Out dari sidang paripurna”tegas Jubir PKS Mulyanto kepada Ketua DPR Puan Maharani, pimpinan sidang rapat paripurna pengesahan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Fahmi, salah satu warga yang ditemui media ini di pasar higenis Ternate mengatakan kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok bakal mengalami kenaikan pasca Presiden mengumumkan kenaikan harga BBM.Selain transporasi baik darat dan laut yang telah menaikan harga tiket nya.
”Samua(bahan-bahan kebutuhan poko-red) pe mulai harga nae ni”ujarnya dengan raut wajah sesal.
Sementara kalangan pengamat menilai Kenaikan harga BBM saat ini dinilai tidak bijak ditengah kesulitan yang dihadapi rakyat.
Krisis akibat pendemi dan danpak ekonomi global yang tidak menentu menyebabkan kesulitan yang dihadapi rakyat.
Menurut Pakar Ekonomi Dr.Mukhtar Adam yang dikutip komentarnya pada edisi sebelumnya di media ini, kenaikan harga BBM berdanpak luas mempengaruhi perhitungan belanja anggaran APBN dan APBD dari danpak kenaikan harga-harga barang , terkoreksi nya iklim usaha UMKM dll.
“Bayang-bayang kenaikan kemiskinan, penurunan daya beli, tekanan bagi UMKM, akan makin menekan gerak ekonomi masyarakat, kebijakan APBD akan mengalami revisi seiring dengan kenaikan harga-harga barang yang menyentuh pada Standar Harga dan Standar Belanja dalam APBD.
Jika Pemerintah Daerah tidak memiliki skema penanganan yang baik, keterpurukan ekonomi, akan terjadi, walau Maluku Utara masih saja tumbuh tinggi dari ekpor nikel, tapi bayang bayang kelesuan ekonomi bakal terjadi, dari inflasi, terkoreksi harga komoditi Kopra Hitam, Cengkeh, Pala dll“komentar Dr.Mukhtar yang dikutip pada edisi media ini sebelumnya.
Kenaikan harga BBM bersubsidi juga tidak tepat ditengah menurunya harga minyak dunia.
“Salut atas Sikap PKS yang didasari atas kesulitan ekonomi yang tengah menimpa rakyat dan menurunya harga minyak dunia.Ini kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan tidak bijak”ujar sumber if derecord media ini.
Sumber media ini menyatakan, ditengah rakyat yang sedang menghadapi kesulitan, pemerintah sejatinya memiliki tugas dan fungsi perlindungan terhadap rakyat bukan sebaliknya membuat rakyat bak sudah jatuh ketimpa tangga.
“Tugas konstitusional pemerintah itu melindungi segenap rakyat bukan sebaliknya menempatkan rakyat pada posisi sudah jatuh ketimpa tangga”jelas nya.
Dia melanjutkan, ditengah kondisi ekonomi global dan nasional yang tidak stabil semestinya pemerintah harus memprioritaskan kebijakan fiskal pada kebijakan stabilisasi harga-harga kebutuhan pokok sementara kenaikan BBM dipastikan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Negara dan rakyat lagi susah tapi arah kebijakan nya memangkas subsidi untuk pembangunan infrastruktur yang semestinya belum menjadi prioritas”nilainya.
Kebijakan jaring pengaman sosial melalui skema bantuan Sosial BLT menurut nya bakal sulit membendung danpak kenaikan harga barang.Sebab besaran BLT juga tak sebanding dengan kenaikan biaya hidup akibat kenaikan harga disemua sektor.
Ancaman Potensi kemiskinan baru akan menambah angka tingkat kemiskinan bakal tak terelakkan.
“Kemiskinan bakal meningkat”pungkasnya(***)
