GAWAT ! DINILAI TAK BECUS KELOLA DANA HUTANG PEN, BUPATI JAMES UANG DISERUDUK DPRD HALBAR.

PIKIRAN UMMAT.Com—Jailolo||Bupati Hal-Bar James Uang nampaknya bakalan tidak tenang di kursi empuk nya.

Kekuasaanya sedang terancam oleh rencana pembentukan Pansus DPRD Hal-Bar.

Pasalnya James di nilai tak becus mengelola Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang nilainya memang tak sedikit itu bakal membebani keuangan daerah sementara hasil kinerja anggaran dinilai tidak maksimal.

Realisasi anggaran pinjaman pemulihan ekonomi nasiona (PEN) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) sebesar Rp 208.500.000.000, diduga tidak jelas. Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana PEN sejauh ini tidak maksimal. Ada dugaan penggunaan anggaran ratusan miliar tersebut tidak tepat sasaran.

Atas dasar itu, DPRD Kabupaten Halmahera Barat berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri penggunaan dana PEN.

Rencana pembentukan Pansus ini pertama kali disuarakan anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahdin Husen saat paripurna di gedung DPRD pada Rabu (14/9). Menurutnya, perencanaan penggunaan dana PEN tidak jelas. Akibatnya, realisasi anggaran untuk pembangunan gedung, jalan, ruang terbuka hijau dan jembatan, terbengkalai. Di lapangan, proses pembangunan yang anggarannya bersumber dari dari dana PEN baru 30 persen, padahal waktu pelaksanaan sangat singkat, ada yang tinggal satu bulan lebih sebagian dua bulan.

Selain itu, kata Mahdin, kegiatan rumah tidak layak huni sebanyak 200 unit yang menelan anggaran Rp 5 miliar, sejauh ini belum dikerjakan dan titik-titik penerima-nya tidak jelas. Ketika wakil rakyat dari PKS itu menyampaikan usulannya, langsung direspons positif oleh mayoritas fraksi di DPRD Halmahera Barat, seperti Fraksi Hanura, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar Dan Fraksi PKB.

Ketua Fraksi PDIP, Juliche D. Baura mengatakan, rencana pembentukan pansus ini sebenarnya sudah sempat dibahas di internal Fraksi PDIP. Pansus tersebut, bagi dia, memang harus dibentuk, karena pinjaman dana PEN salah satunya membebani daerah, karena pengembaliannya pokok dan bunganya besar, termasuk realisasinya sangat kabur. “Saya sudah monitoring di lapangan. Faktanya pembangunan tidak jalan dengan baik, bermasalah. Baik itu gedung, jembatan dan jalan, pekerjaannya amburadul. Ini karena tidak ada perencanaan yang jelas. Atas dasar itu, kami dari Fraksi PDIP mendukung pembentukan Pansus Dana PEN,” jelasnya.

Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Nikodemus H. David. Ia menuturkan, Pansus Dana PEN harus dibentuk, guna dilakukan penelusuran data teknis dan sistem pencairan anggaran. Pasalnya, sejauh ini Pemkab tidak terbuka ke DPRD terkait pinjaman dana PEN tersebut. “Kami juga sangat mendukung kalau Pansus Dana PEN ini dibentuk,” tambah Ketua Fraksi PKB, Albert Hama.

Ketua Fraksi Hanura, Hardi Hayun menambahkan, Pansus PEN harus dibentuk untuk memudahkan pengawasan penggunaan anggaran. Sebab, informasinya didapat Hanura, pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana PEN itu baru mencapai 30 persen, sedangkan waktu pelaksanaan sangat singkat. “Pinjaman ini sangat bebani daerah. Ini akan berujung pada kerugian daerah. Kalau teman-teman di fraksi lain sudah bersikap, maka Fraksi Golkar juga pasti mendukung pembentukan Pansus Dana PEN,” tutup Ketua Fraksi Golkar, Fandi Ibrahim.(***)