Hj.IKE MASITA TUNAS :KEMELUT DOB SOFIFI HARUS ADA JALAN TENGAH PENYELESAIAN.

PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Kemelut soal DOB Sofifi ibarat men gurai benang basah.

Konflik pejabat pemerintah daerah ikut mewarnai persoalan DOB Sofifi belum lagi konflik antara rakyat dengan pemerintah daerah tidore kepulauan makin semraut.

Saling tuding kompetensi dan desakan rakyat yang tidak mendapat respons selaras menyebabkan soal DOB Sofifi kian kompleks.

Terbaru Wakil Gubernur Al Yasin Ali terlibat seteru dengan Walikota Tikep Capten Ali Ibrahim.
Wakil Gubernur menguak tabir mengapa DOB Sofifi tersendat cukup lama karena Pemkot Tikep dan Dekot enggan membahas dan memberikan rekomendasi itu membuat Sang Capten naik pitam dan balik menuding Wagub lah yang memperdagangkan isyu DOB Sofifi.

Pro kontra ikut menyertai rivalitas dua orang petinggi bersaudara itu, dan dikuwatirkan DOB Sofifi potensial jadi bom waktu yang sedianya harapan positif atas mekarnya Ibu Kota Provinsi Maluku utara ini.

HJ.Ike Masita Tunas Ketua DPW Partai PKP Maluku Utara menyatakan harus ada solusi atas kemelut DOB Sofifi.
“Membiarkan DOB Sofifi kian tak pasti bakal merugikan semua pihak bukan hanya pihak yang yang terlibat langsung tetapi masyarakat maluku utara secara keseluruhan, ujarnya bijak.

Menurut nya, Pemerintah pusat bakal dinilai tak mampu menjamin kepastian hukum atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2000, Pemprov malut di nilai gagal memediasi DOB Sofifi, pemerintah kota Tikep juga bakal di cap gagal mewujudkan amanat konstitusi dan dicurigai tidak pro aspirasi rakyat. Sudah padti rakyat Sofifi dan Oba akan menanggung kerugian nyata dalam aspek pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan mereka, demikian juga rakyat se provinsi Maluku utara bakal kena imbas atas kerugian itu. Semua pihak dan kita semua”simpulan mantan legislator Deprov Malut ini penuh bijak .
Sebagai pimpinan Partai, Hj.Ike meminta pemerintah pusat menjadi mediator dan fasilitator mempertemukannya semua pihak yang terlibat dengan DOB Sofifi untuk duduk bersama membahas secara solusi DOB Sofifi.
“Kemendagri atau Menko Polhutkam harus turun tangan sebagai mediator para pihak yang terlibat dalam proses DOB secara solutif yang damai”pintanya.

Hingga berita ini di rilis, perkembangan proses DOB Sofifi masih berjalan di tempat, dimana terindikasi masing-masing pemangku kepentingan terhinggap ego dan seolah kukuh dengan pendiriannya masing-masing seolah-olah mereka tidak peduli sehingga sudah 22 tahun ini DIB Sofifi tanpa penyelesaian yang berarti.

Asrul Gailea menawarkan forum bersama yang intens lintas pemerintah-Pemda Malut-Pemkot Tikep plus DPRD menggelar forum pertemuan membahas dari otak ke otak dan hati-hati bukan ego ke ego.

“Coba mereka intens bertemu berdiskusi mencari jalan keluar terbaik bagi daerah dan rakyat karena DOB Sofifi kepentingan bersama dan bakal menguntungkan seluruh rakyat dan daerah di Maluku utara”saran Asrul.

Selanjutnya Asrul juga berpandangan bahwa DOB Sofifi tidak akan sampai mematikan kota induk Tikep. Menurutnya, Ada banyak potensi fiskal dan lainya yang bisa diraih pemkot Tikep atas mekarnya DOB Sofifi, jika mereka mau mengelola isyu DOB Sofifi ini dengan baik.
“Pak Wali dan Dewan Tikep bisa bergaining position dlm proses DOB ini seperti menghidukan kembali pembicaraan Otsus Tidore, kemudian Pergantian DAU tikep yang hilang kurang lebih 150 M diganti Pemprov maluku utara, ada pula Pengisian Jabatan struktural 30% itu berasal dari kota induk, juga strategi menumbuh kembangkan adat budaya tikep di kota sofifi, Mendorong jembatan tomadore oleh pemerintah pususat, dan Menetapkan tikep sebagai kota budaya nusantara. Nah jadi masih byk peluang yg bisa di gunakan oleh pemkot tikep dalam proses negosiasi 🙏🙏” jelasnya.

Asrul menandaskan “DOB Sofifi tidak akan membunuh mu Tikep”pungkasnya.(***)