KETUA PARTAI PKP MALUT SESALKAN KENAIKAN HARGA BBM.
Hj.Ike Masita Tunas, S.Sos.M.Si.,:Pemerintah masih memiliki celah kebijakan fiskal tanpa harus membebani rakyat.
PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Ketua DPW Partai PKP Provinsi Maluku utara menyesakan keputusan pemerintahan Presiden Jokowi menaikan harga BBM.
Ike Masita Tunas menyatakan dalih pemerintah karena beban APBN 2022-2023 akibat membengkaknya subsidi BBM sebesar Rp.502 Triliun tidak tepat ditengahnya menurunya harga minyak dunia serta krisis ekonomi akibat pendemi covid 19.
Ike menilai pemerintah masih memiliki peluang lain guna menutup celah fiskal APBN ketimbang kebijakan kebijakan potong kompas yang membebani kehidupan rakyat.
“Kebijakan kenaikan harga BBM ini tidak pro rakyat karena Harga minyak dunia turun sementara rakyat lagi susah sebagai danpak pendemi covid 19.Masih ada strategi lain kebijakan fiskal yang solutif tanpa membebani rakyat yang sedang susah”tegas Hj.Ike Masita Tunas.
Menurutnya, kebijakan kenaikan BBM bakal berdanpak luas terhadap kehidupan rakyat.Kenaikan harga-harga barang bakal memicu inflasi tak terelakkan.
“Sudah pasti harga barang pasti naik dan memicu inflasi”tandasnya.
Kondisi ini kata Ike potensial meningkatkan angka kemiskinan.
“Angka kemiskinan bakal meningkat”klaim nya.
Klaim Hj.Ike terbukti dimana mulai kemarin, pengusaha transportasi baik laut dan darat telah menaikan tarif transportasi .Belum lagi harga-harga barang yang diprediksi baka naik.
Rumors beredar pemerintah pusat bakal melakukan refucusing dana transfer daerah sebesar 2%.Kebijakan ini bakal berdanpak pada belanja fiskal APBD di daerah-daerah.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memutuskan kenaikan harga BBM seiring pengurangan subsidi BBM.Pemerintah beralasan beban APBN akibat subsidi BBM mencekik ruang fiskal belanja publik.Subsidi BBM juga oleh pemerintah tidak tepat sasaran dimana ikut dinikmati kalangan yang mampu.
Sebagai solusi, pemerintah bakal mengucurkan dana BLT bagi keluarga miskin.
Harga BBM bersubsidi jenis Pertalite naik menjadi Rp.10.000 dari harga sebelumnya Rp.7.600 atau naik sebesar Rp.2.400.
Sementara harga BBM non subsidi jenis bio solar naik menjadi Rp.6.899 dari sebelumnya Rp.5.150 dan jenis pertamax menjadi Rp.14.500 dari sebelumnya Rp.12.509 atau naik sebesar Rp.2000.
Pakar ekonomi Dr.Mukhtar Adam meminta pemerintah dan pemerintah Daerah merespons danpak kenaikan harga BBM melalui kebijakan antisipatif guna mengimbangi danpak laju kenaikan harga-harga barang dan inflasi yang tak terelakkan.
Sejauh ini Terkomfirmasi baru pemkot Tidore mereapons antisipasi danpak kenaikan harga BBM.
Demikian juga pakar ekonomi Dr.Mukhtar Adam memastikan danpak inflasi dan peningkatan kemiskinan bakal menimpa warga negara.
Mukhtar mempertanyakan apa solusi pemerintah pusat dan daerah atas danpak kenaikan BBM ini.
“Kenaikan BBM kemarin yang ditetapkan pemerintah akan memicu inflasi dalam beberapa bulan kedepan dimuali dari sekarang, apa saja antisipasi pemerintah Provinsi dan Kab Kota di Malut”tanya dia.
Pendiri lembaga nirlaba Kampoeng Malanesia dan SIDEGon ini memprediksikan kenaikan kemiskinan, penurunan daya beli, tekanan bagi UMKM bakal semakin menekan gerak ekonomi rakyat.
Kebijakan APBD bakal mengalami revisi seiring yang menyentuh harga standar dan standar belanja APBD.
“Bayang- bayang kenaikan kemiskinan, penurunan daya beli, tekanan bagi UMKM akan makin menekan gerak ekonomi masyarakat, kebijakan APBD akan mengalami revisi seiring dengan kenaikan harga-harga barang yg menyentuh pada Standar Harga dan Standar Belanja dalam APBD.(***)
