MENGUAK PARTAI POLITIK PENDUKUNG DAN OPOSAN KENAIKAN HARGA BBM.

PIKIRAN UMMAT.Com—Jakarta||Pemerintahan Presiden Jokowi telah memutuskan kenaikan harga BBM.

Lolosnya kebijakan kenaikan harga BBM diketahui karena dukungan kuat partai-partai politik di parlemen.Terhitung 7 partai dari 9 partai di parlemen yang mendukung pengesahan kenaikan harga BBM.

Keputusan pemerintah ini terbukti berdanpak luas terhadap inflasi dan kenaikan harga-harga barang.
Meskipun diikuti dengan kebijakan bantal sosial melalui bansos, namun danpak kenaikan ini cukup terasa terutama masyarakat ekonomi lemah.

Pakar menilai sikap mendukung partai politik terhadap kenaikan harga BBM lebih dipicu relasi kepentingan politik partai-partai politik dengan pemerintah ketimbang memikirkan nasib rakyat yang bakal tambah Sulit karena kenaikan harga BBM.

Padahal oleh kalangan pakar, partai politik melalui wakil-wakil rakyat dalam sistem  presidensil notabene merupakan wakil rakyat yang harus berpihak kepada rakyat ditengah tuntutan rakyat diseluruh Indonesia menolak kenaikan harga BBM.

Akibat Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar menuai polemik pro dan kontrak di tengah masyarakat.

Sikap sembilan partai politik di parlemen terlibat pro kontra.Dari sembilan parpol parlemen, dua partai yang dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi adalah Partai Demokrat dan PKS.

Alasan PKS dan Demokrat menolak kenaikan harga BBM karena langkah tersebut dinilai akan memicu inflasi. Harga kebutuhan pokok menjadi naik dan membebani masyarakat yang sudah terdampak pandemik Covid-19.

Berikut ini sikap-sikap partai di DPR soal kenaikan harga BBM bersubsidi:

1. Partai Demokrat

Partai Demokrat menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi telah membuat rakyat yang sedang susah menjadi tambah susah. Menurut Demokrat, sebelum pandemi Covid-19 saja pemerintah Jokowi sudah kewalahan mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Setelah pandemi Covid-19, semakin banyak rakyat miskin dan pengangguran.

“Kini, setelah harga berbagai bahan pokok naik drastis, harga gas naik, dan harga listrik naik, BBM subsidi pun dinaikkan harganya. Beban sepertinya dilimpahkan ke rakyat semua, yang penting beban pemerintah berkurang. Padahal, masih banyak cara lain yang lebih efektif dalam mengatasi beban APBN. Kan yang membuat APBN boncos itu Pemerintah sendiri yang mengelolanya dengan tidak cakap dan serampangan,” ujar Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra.

Seharusnya, kata Herzaky program-program mercusuar yang tidak berdampak langsung pada nasib rakyat banyak, bisa ditunda dulu. Menurut dia, banyak sekali penghematan anggaran yang bisa diperoleh jika menunda proyek-proyek mercusuar, daripada pemerintah membebani rakyat dengan menaikkan harga BBM subsidi.

“Rakyat yang sudah susah dan berat hidupnya, harusnya jangan ditambah kesusahannya oleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM subsidi. Pemerintah kalau tidak mampu mengurangi kesusahan rakyat, setidaknya jangan menambah-nambah kesulitan rakyat. Kita berharap di 2024 bisa ada perubahan dan perbaikan di negeri ini. Demokrat akan terus bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan,” kata Herzaky.

2. PKS

PKS sejak awal secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini karena kebijakan tersebut dinilai menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin. Apalagi, dampak kenaikan harga BBM adalah masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pascapandemi Covid-19. Mereka antara lain, tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. PKS juga menilai bantuan sosial sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM hanya solusi sementara yang tidak bisa mengimbangi efek domino dari kenaikan harga BBM.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai pemerintah tidak mendengarkan suara-suara penolakan dari masyarakat dengan tetap memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

“Kami kecewa dengan keputusan tersebut. Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat, dan tetap bergeming dengan sikapnya,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).
Menurut Mulyanto, masyarakat kurang mampu akan menderita dengan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Sementara, kata dia, pengguna mobil mewah terus akan menikmati BBM bersubsidi dan kasus-kasus subsidi tidak tepat sasaran berlanjut.

“Perkiraan saya harga-harga, khususnya pangan akan bergerak naik beserta multiflyer effect-nya,” tegasnya.

Mulyanto juga memberikan catatan terhadap bantuan sosial, berupa bantuan langsung tunai atau BLT yang disiapkan pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan BBM tersebut. Menurut dia, BLT yang diberikan tersebut untuk the bottom of pyramide atau orang miskin terbawah.

“Sementara dengan bergesernya garis kemiskinan, karena kenaikan harga BBM bersubsidi. Maka akan muncul orang miskin baru, yang sebelumnya ada di garis kemiskinan. Belum lagi terkait akurasi data DTKS yang dipertanyakan BPK bahkan KPK. Termasuk kasus bocornya dana BLT karena fraud,” kata Mulyanto.

3. Golkar

Berbeda dengan sikap Demokrat dan PKS, Partai Golkar menilai langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak bisa dihindari. Hal ini karena harga minyak dunia sudah terlampau jauh di luar perkiraan semua negara di dunia dan imbasnya dirasakan oleh seluruh penduduk dunia. Apalagi, kemampuan subsidi pemerintah terbatas. Meski demikian, Partai Golkar menyarankan empat hal untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Pertama, meningkatkan kinerja perekonomian nasional menjadi lebih sehat dan produktif dengan menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan hambatan struktural sehingga bisa terus menarik investasi luar negeri maupun dalam negeri yang dapat membuka lapangan kerja, dengan demikian rakyat menjadi produktif dan tetap memiliki daya beli,” kata Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin kepada wartawan, Minggu (4/9/2022)
Kedua, kata Zulfikar, pemerintah harus terus mengendalikan laju inflasi di tengah masyarakat, terutama di sektor pangan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang dimiliki. Pasalnya, sebelum kenaikan harga BBM saja, inflasi di sektor pangan sudah mencapai 11 persen.

“Jangan sampai masyakarat kelas bawah kehilangan kemampuan daya beli yang drastis untuk masalah pangan. Jangan sampai masyarakat kelas bawah ini kesulitan membeli makanan meskipun sekadar sayuran, tempe-tahu, dan telur saja. Bila itu terjadi, maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat,” jelas dia.
Ketiga, lanjut Zulfikar, efektivitas dari program-program perlindungan sosial harus semakin baik. Dia mengingatkan pemerintah agar penerima program perlindungan sosial harus yang benar-benar membutuhkan dan terpukul akibat kenaikan BBM bersubsidi ini.

“Selama ini banyak penerima yang tidak berhak, sedangkan yang berhak justru tidak tersentuh sama sekali. Masalah data merupakan PR pemerintah yang belum tuntas diselesaikan hingga hari ini,” ungkap dia.

Keempat, kata Zulfikar, pemerintah harus menghilangkan inefesiensi dalam pengelolaan anggaran. Menurut dia, berbagai program dan kegiatan yang tidak urgen sebaiknya dihapus saja dan program yang bisa ditunda, sebaiknya juga ditunda sampai keadaan ekonomi lebih baik.

“Anggaran difokuskan untuk melindungi masyarakat tidak mampu dari dampak inflasi, jangan sampai ketika rakyat menderita, pemerintah malah boros dengan anggarannya. Dalam setiap krisis ekonomi, negara harus menjadi pihak yang paling menderita, bukan rakyatnya,” kata Zulfikar.

4. PPP

PPP memahami dan menerima langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, PPP berharap kenaikan tersebut perlu dibarengi dengan berbagai bauran kebijakan untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM tersebut.

“Perlu dibarengi berbagai bauran kebijakan karena kenaikan harga BBM tersebut memang dilematis di mana di satu sisi APBN tertekan jika harga BBM tidak dinaikkan, sementara di sisi lain kenaikan harga BBM akan picu inflasi, angka kemiskinan yang lebih tinggi,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PPP Amir Uskara di Jakarta, Minggu (4/9/2022).

Menurut Amir, bauran kebijakan tersebut bukan saja untuk menambah bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi BBM dan subsidi upah. Namun, dia menyarankan agar menambah dana kompensasi berupa bantuan permodalan kepada pelaku usaha UMKM yang terdampak.

“Sebab, sebesar 97 persen serapan tenaga kerja ada di UMKM. Jadi UMKM perlu mendapat bantuan langsung agar masih bisa optimal dalam penyerapan tenaga kerja,” kata Amir.

Amir juga mengungkapkan gap yang masih lebar antara kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax nonsubsidi secara bersamaan, berisiko membuat konsumen Pertamax membeli Pertalite. Amir pun mendorong pemerintah tetap konsisten merencanakan pembatasan penggunaan Pertalite hanya kepada kategori miskin dan angkutan umum yang memang membutuhkan.

“Tinggal mekanismenya mempermudah akses terhadap orang miskin dan validasi datanya disiapkan. Sehingga pembatasanlah yang efektif mencegah peralihan konsumen non-subsidi ke BBM jenis subsidi,” kata Amir.

5. Nasdem

Partai Nasdem mengharapkan masyarakat dapat melihat dari sisi yang lebih luas terkait pertimbangan pemerintah dalam kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah dinilai melakukan penyesuaian harga BBM untuk dialihkan pada bantuan yang lebih tepat sasaran.

“Nasdem sebagai partai yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat kami tentu berempati dengan masyarakat tetapi kami juga ingin pemerintah segera meluncurkan BLT (bantuan langsung tunai) sebagai solusi sementara dan mendesak pemerintah mencari solusi jangka panjang,” ujar Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Nasdem, Prananda Surya Paloh dalam keterangannya, Minggu (4/9/2022).

Pemerintah, kata Prananda, memang memiliki urgensi untuk melakukan penyesuaian harga karena anggaran untuk subsidi BBM sudah sangat membengkak. Namun, dia tetap mengingatkan pemerintah agar perlu memberikan rasa empati dan simpati kepada masyarakat apalagi masih dalam situasi Pandemi Covid-19.

“Kami mengerti kondisi sedang susah-susahnya baru terjadi recovery ekonomi yang belum terlalu lama, tetapi saya rasa pemerintahan di bawah Bapak Jokowi sudah melakukan beberapa langkah yang cukup baik, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT),” kata Prananda.

Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem (GPND) itu juga melihat pemerintah sudah melakukan hitungan yang matang di tengah situasi yang cukup urgen. Untuk itu, kata dia, Nasdem akan terus memberikan pandangan yang membangun dan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan terutama dalam rangka menjaga hajat hidup masyarakat luas.

“Nasdem sebagai mitra koalisi pemerintahan sebagai partner yang selalu mengedepankan dengan kritik yang mendukung dan positif serta konstruktif perlu mengingatkan pemerintah,” pungkas Prananda.

6. PAN

PAN memahami langkah pemerintah melakukan kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, PAN berharap dampak dari kenaikan harga BBM tersebut perlu diantisipasi. Selain itu, PAN menilai pengalihan subsidi ke bantuan sosial sudah tepat dan diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Untuk tahap pertama ini (bansos) sangat membantu dan saya yakin pemerintah akan melakukan evaluasi jika dirasakan ada penurunan dari daya beli masyarakat,” ujar Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Eddy mengakui beban APBN untuk subsidi BBM sudah sangat berat sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan memperbaiki tata cara dan mekanisme penyaluran subsidi BBM bersubsidi ke depannya agar tepat sasaran. Dia juga mendorong pemerintah merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Bagaimana tata cara penyediaan, pendistribusian dan harga eceran BBM, termasuk mengatur jenis kendaraan apa saja yang dapat dan boleh menggunakan BBM bersubsidi diatur dalam Perpres tersebut.

Kemudian, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi harus ketat. BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat yang benar-benar berhak.

“Jadi beberapa hal yang secara simultan bisa dilakukan untuk mengurangi subsidi kita yang sudah sangat besar dan sangat memberatkan APBN,” kata Eddy.

7. PDIP

PDIP juga memahami langkah pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Dalam situasi tersebut, PDIP mengaku tidak akan meninggalkan rakyat kecil dan tetap berpihak kepada rakyat kecil, tetapi juga melihat aspek-aspek kepentingan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

“BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan. Jadi, keberpihakan PDI Perjuangan ini, kan, pada wong cilik, kepada marhaen. Tetapi pada saat yang sama, kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (2/9/2022

Hasto juga mendukung pemerintah mengeluarkan seluruh kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil di tengah-tengah wacana kenaikan harga BBM.

“Berikan empowering kepada mereka, memberikan bantalan-bantalan sosial yang membuat mereka bisa melakukan recovering kepada persoalan yang selama dua tahun lebih yang memberatkan rakyat kecil akibat pandemi Covid-19,” jelas dia.

PDIP, lanjut Hasto, ingin pemerintah berupa lebih keras untuk mengantisipasi dampak dari wacana kenaikan harga BBM itu. Bahkan, kata dia, pemerintah perlu mencari langkah terobosan lain sebelum menerapkan harga kenaikan BBM.

“Itu adalah opsi paling terakhir, jika tidak ada jalan lagi. Itu pun masih harus dilakukan dengan konfrontasi dengan DPR dengan partai politik pendukung Pak Jokowi, sehingga masa-masa yang sulit ini akan dihadapi bersama dan kepentingan rakyatlah yang dikedepankan,” pungkas Hasto.

8. Gerindra

Sebelum pemerintah memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, Gerindra sudah tegas menolak rencana tersebut. Bahkan Gerindra mendorong pemerintah mencari opsi lain untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Seminggu yang lalu, 28 Agustus 2022, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sudah meminta Presiden Jokowi menunda kenaikan harga BBM.

Hal ini karena sebelum harga BBM naik saja, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan seperti harga telur yang melonjak tinggi menjadi Rp 30.000 per kilogram. Kenaikan harga BBM, kata Muzani, akan menyebabkan inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok tinggi, dan daya beli masyarakat yang menurun.

“Pak Jokowi sangat cermat melihat persoalan ini. Kami mengapresiasi dan menghormati Presiden Jokowi karena berhati-hati dalam mengambil keputusan apakah akan menaikkan atau tidak BBM ini. Meskipun para menterinya telah melaporkan bahwa biaya subsidi BBM kita telah mencapai Rp 502 triliun. Angka ini sangat membebani APBN. Tetapi Partai Gerindra sebagai kekuatan politik akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Muzani saat itu.

“Kami merasa jika negara masih memiliki kekuatan untuk tidak menaikan BBM dan keuangan negara kita masih mampu untuk menahan itu, maka kami berharap BBM tidak dinaikan dan pemerintah mensubsidi rakyat-rakyat,” tegas Muzani.

9. PKB

Sementara PKB mendesak pemerintah segera mendistribusikan instrumen bantuan sosial sebagai bantalan sosial meredam dampak ekonomi yang ditimbulkan kenaikan harga BBM bersubsidi. PKB juga berharap pendistribusian bansos yang akan dikucurkan kepada kelompok penerima harus tepat sasaran.

“Ada skema bansos yang menjadi shock absorber untuk menjaga guncangan ekonomi terhadap masyarakat miskin agar bisa teredam. Kebijakan ini menurut saya adalah langkah tepat untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah yang tergerus akibat inflasi. Namun catatan lain adalah bantuan sosial juga harus bermanfaat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah,” kata Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB KH Maman Imanulhaq, Sabtu (3/9/2022).(***)