PEMERINTAH PUSAT DI MINTA MELIHAT MALUT SECARA ADIL.

PIKIRAN UMMAT.Com—Jakarta||Pemerintah pusat di nilai tidak memiliki good Will dalam melihat provinsi Maluku utara yang kuat dan stabil dalam rangka kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat nya.Berbagai persoalan dinilai seolah dilanggengkan pemerintah pusat tanpa penyelesaian yang berarti dan tuntas sehingga provinsi ke 33 di Indonesia ini senantiasa berkutat dengan problem yang menguras pikiran dan tenaga pemerintah daerah dan segenap komponen daerah menjadi tidak fakus dalam memajukan daerahnya.

Padahal banyak potensi Malut yang dapat dimaksimalkan untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat jika Malut mencapai stabilitas pemerintahan daerah.

Pandangan tersebut dilontarkan tokoh malut yang juga politisi nasional Dr.Sudjud Sirajuddin kepada media ini.
Menurut Sudjud, pemerintah pusat terbukti lalai dalam memediasi berbagai persoalan Maluku utara yang membutuhkan campur tangan pusat secara maksimal.

Persoalan status Sofifi sebagai Ibu Kota provinsi misalnya tuding dia dibiarkan tanpa penyelesaian yang berarti.Padahal soal ini dipandang nya sangat penting dan strategis dalam rangka penguatan kemampuan lokal dalam memaksimalkan potensi daerah untuk mencapai kemajuan yang di harapkan.
“pemerintah pusat seolah enjoy saja dengan persoalan Maluku utara yang membutuhkan sentuhan penyelesaian pemerintah pusat”tukas nya.
Mantan legislator DPR RI ini menilai keengganan pemerintah tersebut potensial sebagai sebuah konspirasi pelemahan daerah sehingga cengkeraman pusat kepada  daerah semakin kuat.
Aktivis KAHMI ini mengendus hal itu dari hal-ha yang sifatnya insidentil dan sistematis ditengah upaya pemerintah pusat mengembalikan berbagai kewenangan Otonomisasi daerah kembali ke tangan pemerintah pusat.
“Lihat saja kasus-kasus politik lokal seperti Pilkada selalu saja konflik dengan aroma campur tangan pusat yang kental, soal DOB Sofifi dan pengembalian kewenangan Otonomi daerah ke pusat seperti perijinan tambang dan sebagainya mengindikasikan dugaan konspirasi pusat”papar Sudjud Sirajuddin.

Dia menandaskan hal itu pula dari lawatan Presiden RI ke Provinsi Maluku utara Selasa (27/9) kemarin yang menurutnya tidak substansial dengan penyelesaian persoalan Maluku utara.
DOB Sofifi dan persoalan harga kopra yang menjadi harapan rakyat untuk disikapi Presiden Kaicil La Ode Jokowi itu berlalu enteng begitu saja di mata Presiden.
Sudjud bahkan menilai kunjungan Presiden ke Malut hanya menguntungkan oligarki tanpa jawaban tuntas atas aspirasi rakyat.
“saya sangat manyesalkan juga presiden jokowi datang kesana cuma bagi-bagi BLT, resmi masjid raya, dan pokok agendanya hanya kepentingan oligarki yakni meninjau langsung samelter di haltim. soal harga kopra dia (Presiden La Ode Jokowi-red)bilang tidak bisa intervensi, soal ibu kota sofifi katanya belum tarima kajian teknis, ini kontras dengan beberapa waktu lalu Presiden kase kaluar Keppres percepatan sofifi sebagai ibu kota provinsi sampai utus beberapa pejabat turun kasana namun tanpa tindaklanjut yang berarti dan tuntas . sudah bagitu Presiden bawa pulang dua gelar adat. memang betul-betul menyesatkan dada rakyat Malut. untuk solusi DOB sofifi, jokowi jangan sampai jdi presiden lagi.”sesal nya.

Sudjud menyatakan  kunjungan La Ode Jokowi ke Malut hanya menghabiskan anggaran negara tanpa hasil yang berarti.

“Hanya kase habis APBD hanya untuk layani Presiden melihat kepentingan para oligarki saja itu, rakyat dapa BLT dia dapat gelar adat, impas k ?”pungkas nya.

Sudjud berharap pemerintah memiliki political Will yang baik untuk Maluku utara.Menurutnya Maluku utara layak mendapat perhatian adil dan lebih atas sumbangsih sejarah perjuangan kemerdekaan RI dan SDA yang sangat besar bagi Indonesia itu agar busa melangkah lebih maju.
“Monggo pemerintah pusat hargailah sedikit Malut agar Malut juga busa maju setara provinsi lainya”pinta Dr.Sudjud Sirajuddin, SH.MH.