TAUHID MULAI ACTION ANTISPASI INFLASI.
ALOKASI 2% DTU ATAU SEBESAR 4 M DIRANCANG DALAM BENTUK BANSOS, BANTUAN WARUNG MAMA DAN BANTUAN LAINYA.
PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Arahan Presiden Joko Widodo tentang penanganan inflasi kepada kepala Daerah beberapa waktu lalu mulai di sikapi Walikota Ternate.
Walikota Ternate, M Tauhid Soleman, Sabtu (15/10/2022) tadi memimpin rapat bersama kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat Se-Kota Ternate.Rapat juga di hadiri Sekot Yusup Sunya.
Rapat yang berlangsung di Kantor Bappelitbabgda Kota Ternate .
Salah satu agenda rapat Waikota bersama pimpinan OPD dan para camat itu membahas langkah penanganan inflasi daerah sesuai amanat Presiden.
Tauhid ingin mempercepat alokasi anggaran untuk antisipasi inflasi sebesar 2 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU), yang dalam perhitungan Pemerintah Kota Ternate senilai Rp4.000.000.000 yang masuk dalam APBD Perubahan tahun 2022.
Anggaran itu seperti yang sudah disepakati untuk mendanai program kegiatan, diantaranya, Bantuan Sosial sebesar Rp1.400.000.000, dengan rincian yakni program dan kegiatan Warung Mama sebesar Rp400.000.000, Ojek Andalan sebesar Rp900.000.000, serta pelaku komunitas kreatif sebesar Rp100.000.000.
Kemudian, program penciptaan lapangan kerja sebesar Rp1.200.000.000 yang diperuntukan untuk alat pertukangan sebesar Rp200.000.000.
“Untuk program pembuatan TPS Tematik di 5 kecamatan dalam Pulau Ternate dengan sistem padat karya sebesar Rp1.000.000.000 disepakati untuk dialihkan dalam bentuk program bantuan sosial seperti operasi pasar di 3 kecamatan yakni, Hiri Moti dan Batang Dua, serta angkot dan nelayan,” katanya.
Sementara untuk program perlindungan sosial lainnya sebesar Rp1.400.000.000 yang diperuntukkan untuk pemberian subsidi listrik sebesar Rp1.000.000.000 dan operasi pasar di wilayah Pemkot sebesar Rp400.000.000.
Program ini ungkap Tauhid akan berjalan selama tiga bulan dan masing-masing OPD sudah memiliki data, kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Sehingga Pemerintah tetap fokus dalam program penanganan inflasi daerah sesuai arahan Presiden Republik Indonesia karena ada pinaltinya.
Tauhid menandaskan penanganan inflasi harus dilaksanakan saat ini sesuai arahan Presiden karena ada sanksinya berupa pemotongan DAU di tahun ini maka akan di tahun 2023,”pungkasnya.(***)
