HEADLINE

GUBERNUR AGK MULAI GERAH DENGAN SIKAP PEMPUS

“Karena itu, bu menteri saya minta uang saja, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Maluku Utara,” kata Gubernur Kasuba. .

 

PIKIRAN UMMAT.Com—Jakarta||Gubernur Maluku utara H.Gani Kasuba dinilai mulai gerah dengan sikap pemerintah pusat terhadap  Maluku utara.

Gubernur AGK selama ini dikenal  akrab dengan Presiden Jokowi dan sangat loyal kepada Pemerintah pusat itu mulai bersikap kritis kepada pemerintah pusat.

Sumbangsih Maluku utara dari kekayaan SDA mineral dan nikel yang menyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia namun dirasakan tidak mendapatkan imbal balik anggaran yang adil.

Anggaran yang diperoleh Malut oleh Gubernur tak mampu mencover kebutuhan pembangunan darrah dan recoveri lingkungan yang rusak akibat danpak produksi tambang.

Seirama, kalangan pakar juga menilai pemerintah pusat terkesan tidak adil dalam hubungannya dengan Pemda Maluku utara.

Disatu sisi Malut dibanggakan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi 27%, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia namun seolah dinomorduakan dalam berbagai kewenangan konstitusional seperti pengusulan pejabat Bupati dan pembangunan yang berkeadilan akibatnya oleh Mukhtar Adam, Malut Bahagia dalam kemiskinan.

Janji percepatan akselerasi pembangunan infrastruktur ibukota, bandar udara Loleo, pembangunan beberapa dermaga sampai kini tak kunjung direalisasikan pempus.

Kekesalan Gubernur Malut meluap di forum rapat kerja nasional pengelolaan dana lingkungan .Sang Kiyai itu Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah bak diberi susu tapi membalas dengan tuba.Kinerja positif telah mendorong pertumbuhan  ekonomi bisa menembus 27 persen, namun tidak dirasakan rakyatnya. Kehidupan mereka tetap bergelimang kemiskinan”papar AGK.

Mengkeu Sri Mulyani sendiri hanya menjawab sistematis tanpa solusi pemikiran yang konstruktif dalam menciptakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih berkeadilan seperti yang disoal Gubernur Malut dan sebelumnya Bupati meranti yang sempat viral.

Orang nomor satu Maluku utara itu dengan jujur dan berani menyatakan dihadapan Menteri Keuangan bahwa perekonomian Malut di triwulan III-2022, melesat hingga 27 persen.
“Ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.Tapi sayang, tingginya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Malut, tidak berkualitas lantaran tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku utara utara”papar H.Gani Kasuba di hadapan Menkeu Sri Mulyani.

Gubernur Kasuba bahkan mempertanyakan pernyataan warning dari Presiden Jokowi yang menyebut perekonomian Malut tumbuh 27 persen, namun hati-hati.

“Viral Maluku Utara 27 persen, katanya hati-hati. Kalau kita hati-hati akan sulit menjaga pertumbuhan ekonomi. Sebab di sana, Maluku Utara hampir semua pulau, punya tambang nikel. Yang berpotensi merusak lingkungan,” jelas mantan politikus PKS itu.

Gubernur Kasuba mengatakan, ada dua masalah besar di Malut yang perlu segera diselesaikan.

Pertama, pertumbuhan ekonomi harus diupayakan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan warga Malut.

“Kedua, segala bentuk aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan. termasuk kegiatan tambang,” tuntut Gubernur.

Problemnya kata Gubernur, anggaran Provinsi Malut kecil, sehingga tidak cukup untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut.

Gubernur Kasuba menegaskan tambahan dana untuk Malut agar bisa menyelesaikan dua permasalahan diatas.

“Karena itu, bu menteri saya minta uang saja, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Maluku Utara,” kata Gubernur Kasuba. .

Mendengar curhatan itu, Sri Mulyani langsung menjawab. Maksud pernyataan Presiden Jokowi adalah, mewanti-wanti agar pertumbuhan ekonomi Malut yang sudah tinggi, jangan sampai turun signifikan alias anjlok.

“Untuk Pak Gubernur Maluku Utara, untuk pertumbuhan 27 persen, waktu bapak presiden bicara hati-hati itu, sebetulnya berarti jangan sampai turun lagi. Bukannya jangan sampai tidak meningkat,” jelasnya.
Terkait pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak kepada kesejahteraan rakyat Malut, Sri Mulyani menyarankan agar APBD diarahkan untuk membangun infrastruktur umum. Sehingga bisa langsung dirasakan masyarakat.

“Bangun infrastruktur, bisa dari APBD atau APBN. Agar masyarakat tidak merasa terisolasi, atau tidak merasakan pembangunan. Ini kita akan melihat, menggunakan instrumen TKDD, atau instrumen di tempat bapak dengan APBD-nya,” terang Sri Mulyani.

Untuk menjaga lingkungan tidak rusak karena praktik pertambangan, Sri Mulyani menyarankan agar Pemda Malut tegas dalam syarat amdal serta berbagai upaya menjaga lingkungan.

“Investasi besar mengenai nikel dampak lingkungannya, saya yakin, Ibu Siti (Menteri LHK), waktu investasi sudah ada amdalnya. Sehingga dampak lingkungan seharusnya tidak perlu dikhawatirkan,” jelasnya.

Jawaban Sri Mulyani soal sikap tegas Pemda ke perusahan tambang menuai kritik bahwa Mengkeu seolah pura-pura tidak tahu bahwa investor tambang sangat dimanjakan pempus.

”Mana bisa Pemda tegas ke perusahan tambang.Apa bu Mengkeu memang tak tahu apa gak tahu”semprot Imran.

Imran menyatakan perusahan -perusahan tambang di malut itu seoalah kebal hukum dimana banyak pelanggaran tetapi seolah tidak bisa tersentuh hukum.

”Contoh PT.FMI Haltim yang diduga bermasalah apa yang bisa dilakukan pemerintah”pungkasnya.

Sementara itu, Di pertemuan tahunan BI tahun 2022 lalu, Presiden Jokowi bangga menyebut perekonomian di Provinsi Maluku Utara (Malut) tertinggi di dunia sehingga layak dicontoh.

Karena, pertumbuhan ekonominya tembus dua digit, tepatnya 27 persen.

Kalangan pengamat menilai persoalan ketimpangan hubungan keuangan pusat dengan Daerah  Malut dalam soal pembagian hasil tambang yang dirasakan tidak maksimal merupakan problem sistematis.

Kebijakan insentif pajak 0% yang diterapkan pemerintahan Jokowi dinilai hanya menguntungkan pengusaha tambang dan merugikan bangsa.Daerah secara otomatis mengalami kerugian akibat berkurangnya pendapatan negara dari kebijakan insentif pajak.

Ekonom Faisal Basri pernah menyentil soal kebijakan insentif pajak oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini sebagai kebijakan yang salah yang hanya menguntungkan pengusaha namun merugikan bangsa.

”Indonesia patok harga jual nikel 35$,  investor dapat harga jual ke Shanghai  80$ Tapi  Pajaknya dikasih insentif 0% sampai 30 tahun” kesal Faisal Basri seperti pada vidio nya.(***)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *