GUBERNUR MALUT DINILAI LEMAH, PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI MALUT TAK BERDANPAK BAGI DAERAH, HANYA DINIKMATI BOS TAMBANG.
Gubernur Malut Dinilai Lemah, Tidak Memiliki sistim dan Konsep Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Kemitraan Strategis Dengan Perusahan Pertambangan.
PIKIRAN UMMAT.Com—Jakarta||Pertumbuhan ekonomi Maluku utara tertinggi di dunia dinilai bersifat ekslusif sehingga hanya dinikmati pemilik perusahan tanpa memberikan danpak signifikan bagi daerah penghasil.Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinilai hanya gambaran pertumbuhan eksport yang tinggi sehingga hakikatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 27% hanya menggambarkan meningkatnya pendapatan perusahan tanpa bersanpak signifikan bagi ekonomi daerah.
Salah satu faktor penyebab karena Pemda Maluku utara dinilai lemah dan tidak memiliki konsep yang kreatif untuk memberdayakan komponen ekonomi lokal baik UMKM dan Perusahan Daerah baik Perusda Provinsi Maupun Perusda di Kabupaten dan Kota.
Padahal Gubernur dinilai memiliki peran posisi tawar yang kuat dengan perusahan-perusahan tambang untuk membangun kemitraan bersama UMKM dan perusahan daerah untuk bisa berkembang secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan itu dikemukakan oleh pengusaha nasional asal Malut H.Muhamad Komhois kepada media ini.
“Pertumbuhan ekonomi Malut yang tinggi di bangga -banggakan Presiden dan Gubernur tetapi danpak nya untuk ekonomi daerah sangat-sangat minim jika tidak bisa dikatakan tidak ada”ujar Komhois.
Menurut Bos Graha TABAYAMA ini, Gubernur Malut memiliki peran strategis dari kewenangan perijinan yang dimilikinya untuk mendorong kemitraan perusahan tambang dengan pelaku usaha lokal baik UMKM dan Perusahan Daerah.
Dengan begitu kata dia, UMKM dan perusahan daerah juga ikut bertumbuh dari trend pertumbuhan ekonomi sebesar 27% itu guna mampu menggairahkan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Gubernur punya peran yang strategis bisa mendorong kemitraan perusahan-perusahan tambang yang jumlahnya ratusan itu dengan pelaku usaha lokal UMKM dan Perusahan Daerah sehingga bisa berdaya guna mampu berperan sebagai lokomotif ekonomi lokal yang inklusif”jelas dia.
Muhamad Komhois menilai, perusahan-perusahan tambang juga tidak bisa disalahkan karena kenyataannya mereka menghadapi kendala untuk membangun kemitraan lokal dikarenakan tidak melihat political Will yang kuat dan sistematis serta konseptual dari pemerintah daerah yang bisa diajak dalam sebuah kemitraan strategis bagi pengembangan ekonomi daerah.
”Perusahan jadi apatis karena tidak melihat Pemda punya sistim dan konsep yang jelas soal kemitraan dengan UMKM dan Oerusda untuk pengembangan ekonomi daerah”papar nya.
Oleh karena itu menurut nya, Pemda semestinya menyiapkan kerangka strategis kemitraan lokal melaui sistim dan konsep kemitraan tanpa harus menunggu kemauan pihak perusahan.
“Pemda nya harus jemput bola bukan berharap disuapi pihak perusahan karena perusahan lebih profit oreantid sehingga Pemda lah yang harus mendorong melalui sistim dan konsep pengembangan kemitraan ekonominya”tandasnya.
Muhammad Komhois berharap agar Gubernur dan Bupati serta Walikota bersama DPRD bisa mendesain konsep kemitraan ini kemudian mengajak pihak perusahan untuk duduk bersama membahas dan menyepakati konsep kemitraan strategis bagi pengembangan ekonomi daerah.
Dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi malut yang tinggi bisa berdanpak luas bagi pengembangan ekonomi daerah sebaliknya bukan hanya kebanggaan kosong”pungkasnya(***)
