Dr. Achmad Hatari, Mempercepat Pembahasan Bersama DPR RI
Achmad Hatari : Pimpinan Komisi XI menyetujui agenda Dengar Pendapat dengan Gubernur, Bupati dan Walikota se Maluku Utara terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang bersumber dari Minerba, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi serta tarif atas jenis PNBP
PIKIRAN UMMAT.Com—Jakarta||Loby politik melalui wakil rakyat DPR RI dapail Malut Dr.Achmad Hatari rupanya efektif.Baru berselang beberapa hari, respon Dr. Achmad Hatari, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dapil Maluku Utara langsung mewujudkan harapan Gubernur dan Pemda Kab/Kota Se Malut bisa segera bertemu Komisi XI guna menyampaikan aspirasi mereka terkait DBH.
Ketua Partai Nasdem Maluku utara itu mengambil langkah taktis dengan menghubungi Komisi XI DPR RI di ruang Gedung Nusantara I untuk menyampaikan sikap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota yang ditetapkan dalam Forum Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2022.
Menurut Achmad Hatari pimpinan Komisi XI menyetujui agenda Dengar Pendapat dengan Gubernur, Bupati dan Walikota se Maluku Utara terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Minerba, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi, serta tarif atas jenis PNBP yang merugikan Maluku Utara.
Hatari berpandangan bahwa Maluku Utara yang dalam struktur ekonomi telah mengalami perubahan struktur ekonomi, dimana sektor industri dan tambang memberi konstribusi positif bagi peningkatan Pendapatan Masyarakat, mendorong peningkatan pendapatan daerah dan negara, harus secara bersama-sama dilakukan konsolidasi dalam memperkuat ekonomi daerah di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga masyarakat dan pemerintah tidak kehilangan momentum yang baik ini.
Komisi XI DPR RI ungkap Hatari, memandang tepat upaya pemerintah Provinsi Kabupaten Kota untuk melakukan pendalaman atas kinerja ekonomi daerah dan konstribusinya terhadap penguatan fiskal daerah.
Oleh karena itu, Komisi XI DPR R akan segera menjadwalkan Rapat bersama Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota se Maluku Utara untuk mengurai problem pembangunan ekonomi, baik dari sisi fiskal maupun dunia usaha utamanya pelaku ekonomi lokal dan UMKM untuk turut serta dalam pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
”karena itu dalam semangat kebangsaan kita perlu duduk mencari solusi bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara yang memiliki sumberdaya alam utamanya nikel yang memberi efek bagi perekonomian Global”pungkas Achmad Hatari(***)
