Pengurus Daerah SP KEP SPSI Malut Road Show Ke Dinakertrans Malut, Ini Yang Dibicarakan.

PIKIRAN UMMAT.Com—Sofifi||Pengurus Daerah Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pelerja Seluruh Indonesia atau PD SP KEP SPSI Provinsi Maluku Utara sedang gencar membangun koordinasi lintas sektoral guna memaksimalkan peran organisasi dalam perlindungan tenaga kerja.

Sebab maraknya investasi pertambangan di Maluku Utara dipastikan berpengaruh terhadap pertumbuhan tenaga kerja sehingga membutuhkan perhatian serius seluruh stackeholder.

Hadirnya perusahaan nikel raksasa seperti PT. IWIP dan Harita Group serta perusahaan emas PT. NHM misalnya menarik minat para pekerja dari berbagai pelosok nusantara sehingga upaya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja juga harus semakin ditingkatkan.

Berdasarkan perspektif tersebut, PD SP KEP SPSI Provinsi Maluku utara melakukan pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku utara di Sofifi, Senin (27/8/2024).Agenda serupa bakal dilakukan PD SP KEP SPSI Provinsi Malut untuk stackeholder lainya yakni pihak Kejaksaan Tinggi Malut, Polda Malut dan pihak pengusaha di Maluku Utara.

Hadir pada pertemuan itu, Ketua SP KEP SPSI Malut, Hj.Ike Masita Tunas, S.Sos.M.Si bersama jajaran pengurus DPD Malut antara lain Wakil Ketua I Syawal Damupolii, Sekertaris DPD Ilham, Iskar Mansur.Wakil Ketua II Usman Sergi sedianya harus ikut dalam pertemuan itu berhalangan hadir.Sedangkan dari pihak Disnakertrans Malut dihadiri Kadis Nakertrans Dr.Marwan Polisiri bersama jajarannya.

Pertemuan PD SP KEP SPSI -Disnakertrans Malut salah satu Untuk mengsingkronkan data pekerja serta mengsosialisasikan fungsi dan pengawasan, PD FSP KEP SPSI Provinsi Maluku Utara.

Selain menyampaikan tugas dan peranan serikat buruh, audiens yang dipimpin langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara, Marwan Polisiri membahas berbagai persoalan yang mereka hadapi ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan.

“Saat menjalankan tugas dan pengawasan, Disnakertrans juga kerap diperhadapkan dengan kensala. Masih banyak perusahaan yang bandel dan bahkan terkesan menyembunyikan data yang kami butuhkan,” ungkap Marwan.

Untuk memaksimalkan pengawasan, Disnakertrans butuh sinergitas dari berbagai pihak terkait, termasuk diantaranya organisasi serikat pekerja.

Dalam kesempatan itu, Ketua PD FSP KEP SPSI Provinsi Maluku Utara, Ike Masita yang didampingi sejumlah pengurusnya mengapresiasi niat baik pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya menjaga hak para karyawan.

Pengawasan yang maksimal diperlukan agar perusahaan tidak semena-mena terhadap pekerja. Karena tidak sedikit kasus PHK sepihak terjadi dan merugikan karyawan itu sendiri.

PD FSP KEP SPSI kata Ike, hadir bukan sebagai martil bagi perusahaan. Melainkan mediator antara karyawan dan perusahaan dan menjaga hubungan industrial.

“Hak berserikat kan dijamin undang-undang. Dan organisasi buruh hadir sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi pekerja. Begitupun sebaliknya. Inilah peran kita sebagai aktivis buruh,” terang Ike seraya menyebutkan dukungannya terhadap geliat investasi tambang di Maluku Utara.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ini juga menyarankan pemerintah provinsi melalui Disnakertrans agar intens berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti pihak keamanan, BPJS dan Imigrasi agar persoalan tenaga kerja tidak menjadi boom waktu untuk investasi pertambangan.(***)