Simak !Bagaimana Bunda Safitri Solisa, Bupati Bur-Sel Mendorong Program Nusantara Satu Harga.

PIKIRAN UMMAT.Com—Buru Selatan||Pemerintah Buru Selatan dibawah kepemimpinan Bupati Safitri Malik Solisa sedang getol mendorong mendorong program Nusantara Satu Harga.

Tujuanya sangat mulia untuk kemaslahatan masyarakat yakni menjadikan Kota Surabaya dan Kabupaten Buru Selatan sebagai inisiator Nusantara Satu Harga guna mengatasi disparitas harga antar pulau dalam etos Nusantara.
Langkah awal telah dilakukan bersama pemkot Surabaya dan direncanakan bersama seluruh Pemda se Indonesia untuk Bersama mewujudkan arahan Presiden Jokowi Nusantara Satu Harga.

Dalam rangka itu, Bupati perempuan pertama Bur-Sel ini menggalang kemitraan strategis berbagai pihak baik kalangan pakar dibidang ya, mengaktufkan recources atau sumber daya SDM Pemda Bur-Sel, kerja sama antar pemerintah daerah atau G to G serta membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha dilakukan Bupati Buru Selatan.

Upaya suksesnya misi mulia ini, Sosok perempuan orang nomor satu Kabupaten Bur-Sel ini menggandeng Prof. Ali Yawan, selaku Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah didampingi Dr. Mukhtar Adam, selaku Tim percepatan Bidang Ekonomi dan Keuangan, memobilisasi SDM internal Pemda yakni Kepala Bappeda, Melkior Solisa, SIP., M.Si; dan Kabag Pemerintahan, Muhammad Rivandy Daties, SE., M.Si. mengkonsolidasikan kerjasama antar daerah.

Prosesnya, Mereka melakukan pembahasan secara maraton terkait skema kerjasama bersama Pemerintah Kota Surabaya yang bertempat di balai kota Surabaya.

Pertemuan kerjasama ini dipimpin Kabag pemerintahan dan kerjasama Pemkot Surabaya serta di hadiri beberapa SKPD Pemkot Surabaya, guna membahas skema kerjasama antar daerah yang menjadikan Kota Surabaya dan Kabupaten Buru Selatan sebagai inisiator Nusantara Satu Harga, dalam mengatasi disparitas harga antar pulau dalam etos Nusantara.

Poin penting dari kerjasama ini adalah menjadikan Surabaya sebagai pusat distribusi barang konsumsi dan barang industri di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, kedua pemerintah daerah, baik itu Pemkot Surabaya maupun Buru Selatan akan merumuskan regulasi Nusantara Satu Harga dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tentang Nusantara Satu Harga.

Langkah Nuaantara Satu Harga ini dilakukan selain menjawab arahan Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo pada pertemuan kepala daerah se Indonesia di Sentul Jakarta beberapa waktu yang lalu juga menjawab kebutuhan akses masyarakat terhadap harga barang kebutuhan hidup yang terjangkau.

Tim perumus kerjasama yang mengurai skema kerjasama Nusantara Satu Harga, akan melakukan komunikasi dengan pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kota seluruh Indonesia untuk secara bersama mewujudkan Nusantara Satu Harga guna mengurangi disparitas harga barang konsumsi antar pulau, antar kota dan desa dan antar daerah, guna mengurai berbagai problem pembangunan ekonomi yang bermuara pada pengentasan kemiskinan, pengangguran dan pengendalian inflasi yang mengancam daya beli masyarakat di masing-masing Daerah.

Bupati Buru Selatan dalam pengantar naskah kerjasama menyampaikan hakekat dari Nusantara Satu Harga adalah Implementasi dari Pasal 33 UUD 1945, yang menjamin sumber daya alam menyangkut kesejahteraan rakyat harus dirumuskan dalam skema fiskal mengatasi pemanfaatan sumber daya negara yang menyentuh pada aspek konsumsi masyarakat harus dapat menjamin dan memastikan harga barang konsumsi yang di peroleh masyarakat, serta tidak mengancam daya beli dari harga barang yang dimainkan oleh pasar yang kartel; logistik yang mahal; dan tangan yang tak kentara dalam menciptakan kelangkaan barang konsumsi di daerah.

Oleh karena itu, Bunda Safitri menyatakan pemerintah Buru Selatan akan memanfaatkan APBDes untuk melakukan penyertaan modal ke BUMDes guna mengembangkan usaha kelontong di setiap desa melalui usaha BUMDES Mart yang di Buru Selatan di sebut dengan BUPOLO E-FILIK sebagai unit usaha yang menjaga stabilitas harga di seluruh desa di kabupaten Buru selatan dan menjadikan BUMD sebagai pusat distribusi barang konsumsi ke Usaha BUMDes”pungkasnya.