Memotret Pemimpin dan Kepemimpinan Penun Terebosan Berani di Bumi Fagogoru.

PIKIRAN UMMAT.Com—Weda||Di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan daerah yang kian kompleks, pemimpin yang berani melakukan kebijakan terebosan  dan inovatif sangat diandalkan.

Sebaliknya jangan jadi pemimpin yang hanya berkutat dengan rutinitas dan lebih cenderung beroreantasi pada pencitraan namun mengabaikan kebutuhan pelayanan dasar yang amat dibutuhkan masyarakat.

Nuansa kepemimpinan ini tercermin dari kepemimpinan Dr.Ir.Ikram Malan Sangadji, M.Si., sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah.

Orang boleh saja berpretensi lain namun fakta membuktikan hal itu.

Lihat saja baru disatu kasus dari banyak kasus seperti kebijakan Pj.Bupati Hal-Teng ini mengalihkan anggaran pembangunan GOR ELANG karya mantan Bupati Edy Langkara untuk pembangunan RSUD Kabupaten Hal-Teng.Anggaran yang bersumber dari CSR IWIP itu dialihkan untuk penyelesaian pembangunan RSUD yang pembangunan nya tak kujung tuntas itu hingga menimbulkan permasalahan dalam urusan pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak optimal.

Ini kebijakan terebosan yang bersifat pilihan, manakala Ikram Sangadji harus mengambil pilihan sikap antara melanjutkan pembangunan GOR ELANG yang mercusuar dengan RSUD sebagai kebijakan prioritas kebutuhan layanan dasar masyarakat Hal-Teng.

GOR ELANG itu perlu tetapi ditengah keterbatasan ruang fiskal,  prioritas pada kebutuhan dasar itu harus diutamakan dari pada kebijakan yang hanya bersifat pencitraan.Kebijakan terebosan yang sekali merangkul dayung dua tiga pulau terlampaui.Pada satu sisi menjawab kebutuhan pelayanan dasar bidang kesehatan dan disisi lainya bisa mengurai problem fiskal.

Apa lagi, potret kemiskinan hal-teng juga masih miris sebagai runer up kabupaten termiskin se Maluku utara.Peta jalan pembangunanya Ideal dan realistisnya, pemenuhan kebutuhan layanan dasar terutama bidang kesehatan dan pendidikan, infrastruktur dasar jalan dan jembatan serta telkomonikasi.Ini kebijakan fundamental dalam menyiapkan Hal-Teng bisa melakukan lompatan kemajuan.

Nuansa kepemimpinan Ikram kentara, bahwa Seorang pemimpin dituntut untuk bekerja tidak biasa, tetapi jadilah pemimpin yang berani melakukan inovasi, berani membuat terobosan.

Keseluruhan, sejak menerima amanah Pj Bupati Hal-Teng, beragam problem menggangga di depanya.Salah satunya problem devisit anggaran selain layanan umum dan pembangunan desa.

Butuh keberanian sapaan IMS ini untuk melakukan terebosan kebijakan terebosan anggaran dan pilihan strategi pembangunan agar bersifat strategis .

Peta jalanya, evaluasi yang cermat dan mendalam kemudian mengambil kebijakan solutif yang tepat dan strategis.Praktisnya, memangkas yang belum perlu untuk dialihkan ke yang dibutuhkan masyarakat dan strategisnya menjaga stabilitas fiskal daerah.

Soal kebijakan mengurai devisit, Ikram mengungkapkan, Problem fiskal Hal-Teng itu soal devisit yang bukan hanya karena besarnya target PAD sebesar 300 M tapi adanya luncuran proyek fisik APBD 2017-2022 dan DAK 2022 mencapai 360 M belum termasuk hutang pembebasan lahan dan 6 bulan gaji pengurus desa tahun 2020 sebesar 7,6 M. jadi jika dikumulatif mencapai 570 M. Pada akhir desember 2022 DBH kurang bayar masuk sebesar 92 M.

”angka tersebut saya arahkan untuk  menyelesaikan luncuran sebesar 72 M dan silva menjadi 20 M sebagau cadangan gaji ASN dan Aparat Desa karena APBD sifatnya transfer agar kebutuhan pembiayaan gaji tidak tertunda”urainya detail dan sistimatis.

Skema ini lanjut dia terealisasi dengan menambah kenaikan TPP PNS dan P3K sesuai kelas jabatan.

Pada APBD perubahan Banggar bersepakat menerima analisas kebijakan fiskal PjB Halteng dengan menurunkan Target Pajak sebesar 150 M dan Retribusi 50 M, kemudian 70% anggaran luncuran yang sifatnya tidak produktif dan tidak langsung ke masyarakat atau menyentuh 5 priorotas yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekonomi (infrastruktur wilayah) dan UMKM, serta lingkungan dilakukan resionalisasi 50% dialihkan untuk mekanisme hutang agar tidak membebani APBD.

Tim Verifikasi Kemiskinan yang dibentuk PJ Halteng telah melakukan kerja terpadu di lapangan selama 1 minggu pada masing-masing desa telah mengungkapkan data valid kondisi real masyarakat di desa. Bahkan ada salah satu dusun yang belum pernah mendapatkan sentuhan listrik dan air minum padahal dusun tersebut hanya berjarak waktu 10 menit dari kota Weda.
Ikram menyatakan, Setelah 6 bulan melakukan evaluasi kinerja birokrasi, beberapa masalah yang perlu diperkuat:
1. Agregasi tugas dan fungsi OPD
2. Membangun sistem yg terintegrasi antar OPD
3. Membangun kepercayaan diri dan menciptakan rasa nyaman dalam pemerintahan sampai tingkat desa,
4. Membangun Integritas, komitmen dan konsisten, serta solidaritas ASN,
5. Membuka ruang komunikasi dan informasi yg berimbang.

Pj.Bupati Ikram Sangadji optimis, Target 5 prirotas telah berjalan dan sedang dalam proses evaluasi, jika pada oktober terjadi perubahan secara signifikan, PNS dan P3K akan diberikan tambahan insentif TPP sebagai reword.

Untuk mengimbangi,  pemda telah mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya perawatan di seluruh puskesmas dan RSUD Weda, serta pembiayaan rujukan bagi masyarakat Halteng yang masuk dalam kategori miskin dan tidak mampu.

“Hal-Teng harus ada inovasi, harus ada keberanian mengambil keputusan yang terbaik untuk kebutuhan warga hal-teng dan membangun fundamental kemajuan hal-teng yang terstruktur.Penuhi kebutuhan dasar nya dahulu baru lakukan lompatan supaya kemajuan juga dirasakan nyata oleh warga hal-teng ,” ujar nya.

Baca dan simak lagi pernyataan Pj.berdarah Ternate -Makayoa, ketika kapasitas dan kredibilitas diletakan pada niat untuk  kebutuhan rill rakyat dan daerah, maka Hal-Teng tak harus dirudung problem berkepanjangan.

“Prioritas utama untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan UMKM, serta lingkungan. Untuk pembangunan fisik yang belum langsung menyentuh masyarakat kita bagi dalam skala pembiayaan dukungan APBN dan melibatkan pihak ketiga agar investasi pemerintah menjadi stabil dan menyertakan pembiayaan non pemerintah.

”Investasi swasta yang sangat besar di Halteng merupakan salah satu peluang untuk saya kembangkan melalui Skema pembiayaan campuran atau blended finance”

Skema ini ungkap dia telah dipraktekan dengan sukses ketika ditugaskan di beberapa daerah.

”Skema pembiayaan ini sudah sering saya gunakan dalam pengembangan infrastruktur ekonomi kelautan di beberapa daerah. Saya punya mengalaman mengelola blended finance dan itu sangat mudah kita kembangkan di Halteng. Jadi salah kalau kita sebut dengan CSR, komponen teb sangat kecil dan akan tidak menjadi prime mover untuk mempercepat pembangunan di suatu wilayah.”ungkapnya.

“Salah satu blended finance yang telah saya coba adalah kerjasama pembiayaan rumah layak huni di 3 desa pada kecematan Patani, mekanisme kerjasama antara Pemda, TNI-AD dan PT. IWIP. Kerjasama ini akan kita kembangkan untuk pembangunan rumah layak huni di daerah lingkar tambang antar Pemda, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR dan PT. IWIP.”tandasnya.

Bagaimana dengan  pembangunan desa ?

“Saya memberikan keluasan dan keterbukaan pengelolaan dana desa dengan mengontrol indikator ADD agar lebih menyentuh permasalahan masyarakat”pungkas Dr.Ir.Ikram Malan Sangadji, M.Si, Pj.Bupati Hal-Teng.

“Melalui kapasitas dan kredibilitas yang diletakan pada niat yang tulus ikhlas kepada rakyat dan Kabupaten Hal-Teng, baru di satu tahun periode Pj.Bupati Hal-Teng, Ikram Sangadji terbukti mampu mengurai dan menyelesaikan problem Hal-Teng selama 3 tahun terakhir”aku Abdullah.

”Rakyat Bumi Fagogoru Hal-Teng butuh pemimpin dan kepemimpinan seperti Pak Ikram Sangadji”pungkas Abdullah, warga Hal-Teng ini(***)