PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Penunjukan Aliong Mus, Bupati Pulau Taliabu dan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pulau Taliabu menuai penolakan keras dari sejawat koalisi pengusung caores-cawapres Prabowo -Gibran Rakabuming Raka.
Kisruh internal koalisi Prabowo-Gibran Malut ini diprediksi semakin mendegradasi posisi paket Prabowo-Gibran di Maluku utara.
Pasalnya Aliong dinilai tidak memiliki kapasitas mumpuni untuk memimpin koalisi besar ini di Maluku utara, melanggar konstitusi dan dinilai menerapkan pola One Man Show dalam konsolidasi pembentukan Tim Kampanye Daerah PROGIB.
Ketua DPW Partai Prima Maluku Utara, Mansur Abd. Fatah mengatakan, penolakan pihaknya itu merujuk pada ketentuan pasal 64 poin 1 PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Yang mana, Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dilarang menjadi Ketua tm kampanye pemilu.
“Demi Efektif dan lancarnya koordinasi TKD Prabowo-Gibran Maluku Utara, TKN diminta untuk meninjau kembali penunjukan Aliong Mus yang masih aktif sebagai Bupati Pulau Taliabu sebagai Ketua TKD.” Tegasnya, Rabu (22/11/2023).
Sementara Muchdar Bailusy dari DPD Gelora Malut, Aliong Mus tidak punya kapasitas yang cukup untuk memimpin TKD PROGIB tingkat provinsi sebab kedudukan nya di partai Golkar hanya sebagai ketua partai Golkar tingkat Kabupaten sehingga tidak etis memimpin pimpinan -pimpinan partai di tingkat provinsi.
Sementara akademisi dan tokoh pemuda Malut Suaibun Hirto menilai penunjukan Aliong telah melanggar ketentuan pemilu dan Pilpres diamana Aliong sebagai pejabat publik diharamkan terlibat politik praktis.
Mansur Abdul Fatah menyatakan keputusan TKN menunjuk Aliong adalah alamat kekalahan telak Prabowo-Gibran di Maluku utara. Aliong Mus yang menimbulkan perpecahan internal tim dan bukan sebagai tokoh politik berpengaruh di Malut berkonsekwensi logis pada kekalahan Prabowo-Gibran di Malut.
”TKN harus segera melakukan koreksi atas Alion Mus dan menunjuk ketua TDK PROGIB Malut dengan tokoh berpengaruh”pungkasnya.
