Deprov Desak Gubernur Proses DOB Sofifi
PIKIRAN UMMAT. Com–Sofifi |Dukungan DOB Sofifi kian kuat. Mereka mendesak agar DOB Sofifi sudah waktunya di wujudkan. Kebutuhan akan kemajuan ibukota provinsi Maluku Utara ini menjadi penting agar mampu memenuhi kebutuhan fasilitas -fasilitas umum kala gelaran even besar nasional seperti STQHN yang baru saja usai.
Hal itu tergambar dari pandangan para wakil rakyat di DPRD Malut kala Agenda sidang paripurna tentang persetujuan rancangan peraturan daerah tentang RAPBD 2022,senin (25/10).Mereka mendesak agar Gubernur H. Abd. Gani Kasuba segera merealisasikan DOB Sofifi.
Foto :Muhamad Senen, Wawali Tikep Bahkan Melarang Diskusi Soal DOB Sofifi. Sikap Seorang Pemimpin Yang Dinilai Arogan & anti Demokratis.
Jasmin rainu dari fraksi Demokrat menyentil statemen Gubernur AGK kala sambutanya di pembukaan STQHN dimana kala itu Gubernur mengeluhkan gelaran STQHN ditengah keterbatasan fasilitas hotel & penginapan yang menghadirkan permasalahan tersendiri bagi panitia.
“STQHN dilaksanakan di sebuah desa atau kelurahan sehingga fasilitas hotel & penginapan yang terbatas ” ungkap Jasmin Rainu prihal keluhan gubernur AGK.
Hampur senada dengan Jasmin, Wahda Zainal Imam wakil Ketua DPRD dari fraksi Gerindra juga menilai sudah saatnya DOB sofifi diwujudkan dengan mengingat pengalaman penyelenggaraan STQN yang serba terbatasnya fasilitas.
Oleh karena itu kedua legislator deprov Malut ini memintah Gubernur Malut segera memproses DOB Sofifi. Jasmin Rainu & Wahda ZI menilai sudah saatnya pemekaran DOB Sofifi. Dengan begitu ibukota Sofifi sudah lebih layak sebagai ibukota provinsi Maluku Utara yang mampu menyelenggarakan even sebesar & selevel STQHN dimasa yang akan datang.
Wahda bahkan menilai semestinya STQHN menjadi nilai tukar DOB sofifi karena mampu & sukses menyelenggarakan hajatan nasional STQHN. “Sukses selenggarakan even STQHN harus menjadi nilai tukar terhadap DOB Sofifi “pungkasnya.
Sementara itu upaya DOB Sofifi telah dilakukan gubernur AGK dengan berbagai usaha hingga harus mendatangkan presiden jokowi ke Maluku Utara. Presiden kala itu mengirim tim kabinetnya antara lain Mendagri, Menteri Marves &Menkeu tetapi usaha DOB Sofifi selalu gagal karena keenganan pemkot Tidore Kepulauan & Sultan Tidore enggan merekomendasikan pelepasan wilayah nya sebagai DOB kota sofifi .
Wakil Walikota Tikep Muhamad Senen bahkan melarang pembahasan soal DOB Sofifi, sebuah sikap kepemimpinan yang dinilai Anwar sebagai sikap arogan & anti demokrasi. “Melarang diskusi DOB Sofifi itu sikap arogan & anti demokrasi “papar Anwar menyikapi sikap Muhamad Senen “Stop bahas DOB Sofifi”.(***).