Ulasan Usman Sergi/Pimred.
Pikiran Ummat —Ternate||Isu Politik primordial masih menguat di politik lokal.Kekuatan etnis masih menjadi Indikator kekuatan di pilgub.Tak heran kemunculan beberapa tokoh elit di suatu etnis mengundang spekulatif.
Aroma duel sesama Ana kampong menjadi wacana publik yang menarik.Optimisme juga pesimisme ikut mewarnai bumbu diskusi warung kopi politik.
Saling jegal sesama anak kampong dalam perebutan partai politik bakal tak terhindarkan sebelum memasuki arena kontestasi pilgub.Sebab parpol sebagai kendaraan politik merupakan instrumen strategis bagi para calon guna bisa lolos dalam keputusan KPU sebagai calon Gubernur Maluku utara.Mo Ana kampong sikat saja, mungkin itu benak mereka.
Aroma adu tarung merebut rekomendasi parpol juga tersaji di puncak Kie Matubu Tidore.
Sebab Tiga putra terbaik dari Tidore sudah muncul dalam wacana pilgub Malut.
Sultan Tidore, H.Husain Sjah, Ahmad Hatari Ketua DPW Nasdem Malut & legislator DPR RI dan Capt.Ali Ibrahim Walikota Tidore adalah tiga putra terbaik Tidore yang telah muncul sebagai kandidat calon gubernur di pilgub Malut 2024.
Publik pun mulai berspekulasi siapakah satu atau dua diantara tiga diantaranya yang potensial lolos sebagai calon gubernur nanti atau bisa jadi ke tiganya lolos sebagai calon gubernur Malut.
Bagaimana peluang mereka bisa merebut rekomendasi partai politik menjadi pokok bahasan menarik.
Sudah tentu adu kuat Sultan-Hatari-Capten tak terhindarkan dalam pertarungan segi tiga jagoan Kie Matubu tak terhindarkan.
Kalkulasi peluang ke tiga kandidat ini penuh plus minus.Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan politik baik uang, basis politik partai dan dukungan publik yang dapat mempengaruhi keputusan politik parpol kelak.
Ada tiga indikator parameter yang digunakan dalam ulasan ini yakni faktor Uang, kaders dan dukungan publik dan atau hasil survey.
Uang.
Uang masih menjadi indikator utama dalam meraih rekomendasi politik.Istilah mahar politik bakal masih berlaku bagi partai kepada para kandidat pemburu rekomendasi partai.Sementara tidak sedikit duit untuk mahar politik .
Dua sumber bakal ikut bermain yakni uang sendiri dan uang bohir.
Siapa kandidat yang punya kantong tebal atau didanai bohir tajir diprediksi bakal lebih potensial meraih rekomendasi partai politik.
Isu berkembang, standar mahar politik untuk pilgub bermain pada kisaran Rp.1,5 M/ kursi.Jika di hitung 15% kursi syarat KPU dari 45 kursi maka setiap kandidat harus meraih 9 kursi baru bisa lolos di KPU. So pasti setiap kandidat harus merogoh kocek hingga 14 milyar khusus untuk mendapatkan rekomendasi parpol -parpol koalisi dengan hitungan semua parpol yang punya kursi harus berkoalisi.
Duit sebanyak itu belum terhitung operasional sementara dalam ruang loby politik ini tak sedikit polo tikus dadakan yang berkeliaran provit taking.
Dalam hitungan ini oleh beberapa kalangan Ahmad Hatari dan Capt.Ali Ibrahim bersaing ketat sementara Sultan potensial sebagai kuda hitam yang bisa menjegal.
Sebab Sang Sultan tidak bisa dipandang dengan sebelah mata.Modal elektabilitas DPD 2019 kemarin kabarnya ikut mematik napsu bohir atau funding.
Basis Partai Politik.
Kaders partai dan non kaders juga merupakan faktor penentu.Faktor kader partai masih menjadi magnet apalagi kader yang memang berduit.
Kandidat dari internal partai apalagi sebagai ketua sudah barang tentu telah menguasai struktur dan suprastruktur partai .Modal strategis yang bakal melahirkan usulan DPC dan DPD/DPW ke DPP sebagai calon Gubernur.
Hanya saja faktor kaders berduit atau miskin bakal menjadi penarik kuat bagi Keputusan DPP.Sebab DPP pun realistis bahwa pilgub bakal menguras uang sebagai biaya politik.Apa lagi geografis Maluku utara yang provinsi kepulauan berkonsekuensi logis pada hight coast.
Dalam konteks ini, Ahmad Hatari dan Capt.Ali Ibrahim nampak di atas puncak.
Modal partai Hatari sebagai Ketua DPW. Nasdem Malut plus sebagai legislator DPR RI yang bakal mendapat poin lebih dari Surya Paloh ketua DPP Nasdem .Apa lagi kantong Hatari memang full.
Setali tiga uang, Capt.Ali Ibrahim juga sebagai kaders PDI P bakal lebih di anak emaskan Ibu Mega Wati notabene sebagai penentu tunggal siapa calon Gubernur nya PDI P.Apa lagi si Capten juga punya duit.
Tetapi itu diatas kertas dimana faktanya tidak sedikit kaders partai yang terjungkal juga di partai sendiri.
Selain itu kekuatan konstituen partai juga masih bisa terdegradasi.Hitung saja soal isu DOB Sofifi yang menyita perhatian publik Malut itu akan bergelinding menabrak para oposan DOB Sofifi.
Jika tidak hati-hati, justru Sultan Husain Sjah yang melenggang kangkung. Sebab Sultan juga sudah di kenal di pusat sebagai politisi yang patut di perhitungkan.
Dukungan Publik.
Faktor dukungan publik masih menjadi indikator penting.Sebab bagi partai politik, pilgub dalam sistem pemilihan langsung ini membutuhkan kandidat yang marketable alias diatas kertas memiliki dukungan publik yang kuat.
Bagi partai politik yang mapan seperti PDI P, Golkar, Nasdem dan PKS, calon potensial pemenang harus diutamakan sebab untuk apa mencalonkan kandidat yang minim dukungan rakyat yang nantinya keok dalam kontestasi.
Oleh karena itu, hasil survey nanti bakal menjadi syarat mutlak bagi partai-partai besar dalam menentukan kepada siapa rekomendasi akan di berikan.
Dalam konteks ini, Sultan Tidore H.Husain Sjah jauh di atas angin dari Achmad Hatari dan Capt. Ali Ibrahim bahkan bertahta seorang diri di puncak Kie Matubu.
Soal ini sudah teruji dimana pemilu 2019 kemarin Sultan meraih suara hingga 150. 000 lebih sehingga lolos nomor satu dari dapil Malut sebagai senator DPD.
Tetapi itu indikator yang sudah diatas kertas karena politik memang dinamis.
Apa lagi perkembangan se tahun terakhir nama Sultan mulai fluktuatif di tengah isu pemekaran DOB Sofifi.
Hatari dan Capten juga tidak bisa di pandang remeh karena faktor uang juga terkadang berbanding lurus dengan faktor suara.
Survey membuktikan, angka pemilih pragmatis di Maluku utara masih tinggi olehnya antara uang dan suara masih dua kekuatan kembar dalam kontestasi pemilihan langsung Gubernur-Wakil Gubernur Maluku utara.
Kita liat saja endingnya bagaimana DPP parpol-Parpol memiliki pertimbangan dalam rekomendasinya.(***)
