PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Statemen Bupati Halmahera Selatan Sedang diperiksa penyidik Tipditer bareskrim Mabes Polri terkait 2 IUP di wilayah halsel menggelinding bak bola salju.
Isunya menyerempet kencang ke arah Gubernur AGK.
Konon, Bupati Hal-Sel sampai diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri gara-gara ulah Gubernur AGK mencabut 2 IUP di wilayah halsel selanjutnya AGK dijadwalkan bakal di periksa.
Tak puas sampai di situ, Bupati Usman Sidik sampai membeberkan “rahasia” pemeriksaan yang berlangsung di ruang Bupati itu.
Usman Sidik menyatakan diperiksa sehari itu dengan 10 pertanyaan.Tak puas, Usman mendetailkan materi pemeriksaan, hal yang “diharamkan”dalam proses penyidikan
Menurut pakar hukum UMMU , informasi seputar 13 IUP sudah terlampau tendensius.Isu IUP lebih pada soal politis bukan lagi hukum an sich.
“Saya lihat semacam gejala freming yang mengarah pada caracter assasination” ungkap Aziz.
Sementara Direktur LSM Masyarakat Madani Maluku utara menilai, mengumbar materi penyelidikan ke publik menimbulkan pertanyaan besar “ada apa Usman Sidik dengan soal IUP sehingga berani melanggar etika hukum bahwa saksi atau tersangka tidak boleh membuka materi pemeriksaan di depan publik .
“Bagaimana mungkin pemberitaan Gubernur AGK bakal diperiksa hanya karena keterangan dari seorang terperiksa” kesal Abdullah Adam, SH.MH.
Selanjutnya panggilan akrab Alut ini tak habis pikir dengan sikap Bupati hal-sel Usman sidik yang mengumbar materi pemeriksaan ke publik.
“Terperiksa tidak boleh membuka materi pemeriksaan ke publik”tandas Direktur Eksekutiv masyarakat madani Maluku utara ini.
Di lain sisi, seperti dikutip dari pernyataan pakar hukum Abdul Kader Bubu beberapa waktu lalu bahwa pencabutan rekomendasi 13 IUP oleh Gubernur AGK sudah sesuai mekanisme dan kompetensi Gubernur bahwa Gubernur menyadari kekeliruan nya dan langsung menarik kembali rekomendasi yang dia usulkan ke pemerintah pusat sebagai hal yang wajar saja.
Aziz Hakim dan Abdullah Adam menengarai isu Gubernur AGK bakal di periksa bareskrim ansich bermotif politik bukan hukum.
