PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Kian jelas dan terang bahwa isu pembatalan usulan 13 Ijin Usaha Pertambangan atau IUP yang menyasar Gubernur Maluku utara, H.Abful Gani Kasuba merupakan gerakan politik yang hendak menjatuhkan wibawa kepemimpinan orang nomor wahid provinsi Maluku utara.
Hal itu semakin menguat dari penjelasan KADIS ESDM Malut, Hasyim Daeng Barang menyusul bantahan Bupati Hal-Sel Usman Sidik sebelumnya yang membantah keras pemberitaan pemeriksaan dirinya oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri akibat ulah Gubernur AGK dalam pembatalan usulan 13 IUP dimaksud.
Hasyim membantah kompetensi penerbitan 13 IUP bukan ranah Pemprov tetapi produk Pemda Kabupaten sebelum pengalihan kewenangan ke provinsi dan kini telah menjadi kewenangan pemerintah pusat seiring reformasi sistem pengelolaan perijinan pertambangan di Indonesia.
“13 IUP itu produk Pemda Kabupaten bukan Provinsi, jadi Provinsi hanya sifatnya melanjutkan saja usulan Kabupaten itu ke pemerintah pusat” tandas Hasyim Daeng Barang.
Hasyim ikut menyentil bahwa isu pembatalan 13 IUP yang terkesan kuat menyusutkan Gubernur AGK yang berkembang satu bulan terakhir ini tidak substantif secara hukum dan tak lebih dari intrik politik guna mendiskreditkan pamor Gubernur AGK.
