PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Pakar Kajian Budaya dan Sosial Unkhair menyatakan pemerintahan memiliki potensi berbohong kepada rakyanya, termasuk pemerintah daerah karena memiliki seluruh fasilitas untuk menutupi kelemahannya dan menciptakan kesempurnaan di hadapan public dengan berbagai cara.
Di era otonomi oleh Hudan, gelaja ini terlihat para kepala daerah cenderung menggunakan kekuasaanya untuk memesan para akademisi, lemabaga survei, politisi, legislative guna membangun kebohongan dalam bentuk pencitraan agar kekuasaanya terlindungi dengan berbagai pembohongan public.
Akademisi Unkhair itu menilai dan memahami dimana dalam situasi dan kondisi kritis pemerintah yang reaksioner potensial memanfaatkan jasa akademisi orderan untuk memberikan pernyataan pencitraan dirinya, melalui media dengan maksud untuk menjastifikasi kebohongannya yang tidak terlihat oleh public.
Semua itu kata panggilan akrab Odo ini guna menutupi kelemahan dan kegagalan kepemimpinan pemerintah.
“pemerintah memiliki segala fasilitas untuk berbohong dengan memesan para Akademisi Pesanan, lembaga survey pesanan, bahkan lembaga seperti DPRD, partai-partai, guna membenarkan kebohongan mereka”papar nya.
Lebih lanjut menurut direktur “Social, Development & Government (SiDeGo)” ini bahwa perkembangan demokrasi dewasa ini menunjukkan trend yang kurang menggembirakan .Hal tersebut ditandai dengan melemahnya fungsi cek and balances di tengah perkembangan politik kekuasaan dan pemerintahan yang tidak berpihak pada konstitusi dan kesejahteraan rakyat.
