TAUFIK MADJID DAN KOMITMEN PEMBANGUNAN DESA.

By. USMAN SERGI/PIMRED. Taufik Madjid dan isu pemberdayaan dan pembangunan desa tak bisa dipungkiri merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Dipastikan hampi seluruh pemangku kepentingan pemerintahan desa baik kepala desa dengan staf dan Board desa serta rakyat desa khususnya di provinsi Maluku utara pasti mengenal nama Taufik Madjid, S.Sos.M.Si. Tak lain kerena kiprah sistematis nya terhadap pemajuan pemberdayaan dan pembangunan desa yang sangat kuat dalam kurung 5 tahun terakhir seiring Putra asli daerah Maluku utara satu-satu nya di puncak birokrasi kementerian desa PDTT ini dengan program-program pemajuan pembangunan desa. Menjabat sebagai Dirjen Pemberdayaan masyarakat desa selama 3 tahun dan naik sebagai Sekjen Kemendes PDTT dalam dua tahun terakhir membuat Taufik Madjid dan Desa seolah tak terpisahkan dalam satu nafas martabat mulia pemerintah desa dan masyarakatnya. PERKEMBANGAN POLITIK DESA DI INDONESIA. Pembangunan desa di Indonesia telah menjadi isu utama dan strategis dalam diskursus politik pembangunan di Indonesia. Semua pihak utamanya pemerhati pembangunan desa mendesak perlu adanya langkah afirmatif action terhadap pembangunan desa agar desa bisa berdaya dan maju. Alasan sistematis nya karena desa dipandang lemah bergening posititioning dalam mempengaruhi kebijakan politik pembangunan yang berpihak pada desa. Kelemahan desa dimaksud ada dua yakni secara sistematis dan politis. Secara sistematis karena desa merupakan struktur pemerintah paling bawah dan tidak punya kuasa mengatur dan mempengaruhi kebijakan strategis pembangunan yang berpihak pada desa . Ke dua, secara politik, lemah nya SDM membuat pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai entitas sosial terbesar Indonesia be mampu mengkonsolidasikan diri dalam ruang tawar menawar politik dengan pemangku kepentingan politik baik legislatif dan eksekutif.Padahal siatem pemilu langsung merupakan momentum strategis desa untuk melakukan itu. DESA DI ERA REFORMASI. Seiring perkembangan demokrasi dunia yang semakin modern, isu pembangunan desa kian menguat. Tekanan dunia internasional terutama kalangan NGO terkait hak azasi manusia, isu gender dan hak anak ikut menyeret desa ke pusaran isu strategis nasional. Desa yang terkebelakang dan miskin rentan dengan isu pelanggaran HAM akibat kebijakan yang tidak adil antara kota dengan desa, potensi kekerasan terhadap perempuan, hak akan akses pendidikan dan kekerasan terhadap anak. Era reformasi patut diakui menandai dimulainya pengakuan terhadap desa. Berlakunya sistem otonomisasi daerah ikut berdanpak terhadap perkembangan pembangunan desa. Sampai satu dasawarsa reformasi sepuluh tahun silam, akses desa terhadap pelayanan pembangunan kian terasa meskioun belum ada sistem konstitusional yang menegaskan peran otonom desa yang telah ada sejak kemerdekaan RI itu. Baru memasuki awal dasawarsa ke dua era reformasi tepatnya di awal pemerintahan Jokowi, lahirlah Undang-Undang Desa. Lahirnya Undang-undang desa ini menandai revolusi konstitusional menuju kemandirian desa. Fasilitas politik terhadap desa yang otonom diikuti dengan kebijakan anggaran yang semakin besar telah menandai kemajuan pembangunan desa. Ada kebijakan DD dari APBN dan ADD dari 10% APBD.Rwrata Desa memperoleh pendapatan dana transfer pusat dan Kabupaten kurang lebih minimal Rp.200.000.000/tahun anggaran. Pendapatan sebesar itu belum ditambah dengan kebijakan stimulus APBN kementerian dan Pemprov. Selain soal anggaran, Undang-undang tentang desa memberikan kekuasaan penuh yang nyata mengenai hak pengelolaan potensi desa baik hutan desa dan potensi desa lainya.Demokrasi desa juga kian menguat. TAUFIK MADJID DAN DESA DI MALUKU UTARA. Minggu kemarin Sekjen Kemendes PDTT kembali melakukan lawatan dinas ke Provinsi Maluku utara.Ini lawatan yang ke puluhan kali dengan oleh-oleh sejumlah program. Selain dalam rangka program TEKAD, program kemitraan Kemendes RI dengan IFAD, badan dunia PBB yang mengurusi soal pangan dunia, jga dalam rang penyalur dan bantuan stimulus untuk desa antara lain bantuan untuk BUMDes dan sebagainya. Sabtu-minggu kemarin, Taufik selain mengunjungi Maut sebagai batasan Uber bertajuk Oendidikan, Sekjen Kemendes PDTT ini melanjutkan lawatan ke Kabuoaten Sula guna bantuan pembangunan gudang Kopra Putih dan penyaluran bantuan stimulus bagi MUMDes di tiga desa di Maitara sebesar Rp.700.000. Rencananya Taufik Madjid akan kembali ke Malukunutara dalam waktu dekat guna kunjungan dengan agenda yang sama di KabuoatennTapiabu. Lawatan terakhir yang ke puluhan kali baik sebagai Dirjen dan Sekjen menyiratkan pesan bahwa keberpihakan pada negeri kelahiran Mauku utara tak dapat disangkal lagi.(***)