PIKIRAN UMMAT.Com—Jakarta||Sikap Gubernur Maluku utara meminta bantuan legislator DPR RI dapil NTT mendorong DOB Sofifi menuai pro kontra.
Orang nomor satu Maluku utara itu mendapat tanggapan beragam berbagai kalangan.
Sebetulnya sikap Orang nomor satu Malut ini bukan yang pertama.Disetiap momentum, sosok ulama ini kerap meminta dukungan bantuan perjuangan DOB Sofifi.
Iven akbar nasional STQN bahkan dijadikan senjata pamungkas AGK sebagai senjata perjuangan DOB Sofifi.Kongres KNPI juga demikian, AGK bertaruh ditengah krisis keuangan dan krisis dualisme KNPI pusat tak lain memintah dukungan KNPI atas perjuangan DOB Sofifi.
Ada kalangan yang menilai sikap Gubernur AGK baru-baru ini sebagai bentuk kritik terhadap wakil rakyat DPR RI dan wakil Daerah DPD RI Dapil Malut yang selama ini seolah diam ditengah tuntutan pemekaran DOB Sofifi.
Mereka bahkan dinilai abai atas fungsi dan tugas mereka sebagai wakil rakyat di DPR RI dan DPD RI.
Berbalik Gubernur AGK justru menuai apresiasi atas sikapnya.AGK dinilai pantas meminta bantuan anggita DPR RI dapil NTT selain fungsinya sebagai wakil rakyat secara nasional juga secara halus menyampaikan pesan kepada rakyat bahwa para wakil rakyat dan daerah dapil Malut sudah tak bisa diharapkan lagi
”harus ada sikap seperti itu kepada para wakil rakyat, kan mereka bukan anak kecil lagi”papar Abdul.
Dr.Saiful Ahmad, M.Si, pakar ilmu politik menilai manuver AGK sebagai bentuk kritik terhadap para wakil rakyat dapil Malut yang ogah atas perjuangan DOB Sofifi.
Ketua Asosiasi Pengajar Ilmu Politik Malut ini bahkan dengan tegas memintah mereka lebih baik mengundur diri karena abai atas tugas konstitusional mereka memperjuangkan kan DOB Sofifi.
Sebab perjuangan DOB Sofifi merupakan amanat rakyat Maluku utara dan konstitusi yang wajib hukumnya diperjuangkan para wakil rakyat dapil Maluku utara.
Publik malut pun ketus dengan para wakil rakyat dan daerah ini.
“Apa Mereka masih punya otak dan punya hati atau tidak”ketus Nasir, warga Malut yang mengaku geram dengan keberadaan wakil rakyat dapil Malut yang dinilai tidak berguna itu.
Nasir menilai perjuangan DOB Kota Sofifi hanya dilakukan Gubernur AGK seorang diri.
Stackeholder lain menurutnya ada yang hanya diam dan ada yang menolak hingga DOB Sofifi yang merupakan amanat konstitusi dan aspirasi rakyat Maluku utara itu tak kunjung di mekakarkan.
Sampai Presiden Jokowi turun tangan langsung atas hasil loby Gubernur AGK pun tak mampu memekarkan DOB Sofifi dikarenakan syarat yang diminta Undang-undang mengharuskan rekomendasi pelepasan wilayah Kota Tikep sebagai kota induk.
Sementara Pemkot dan Dekot Tikep sendiri enggan melepas Wilayahnya di pulau Halmahera untuk wilayah DOB Sofifi dengan dalih berkurangnya jatah DAU mereka dikarenakan berkurangnya jumlah penduduk seiring mekarnya Kita Sofifi.
Gubernur Malut H.Gani Kasuba sendiri tercatat sudah beberapa kali mendorong pemekaran Sofifi sebagai sebuah DOB.
Presiden Jokowi dan jajaranya menterinya sampai turun langsung melakukan rapat khusus di Ibukota Sofifi guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur Ibukota Sofifi sebagai bagian upaya percepatan DOB Sofifi sebagaimana yang ditekankan Pemkot Tikep dan Sultan Tidore agar pemerintah terlebih dahulu membangun infrastruktur Ibukota Sofifi sebelum memekarkan nya.
DOB Kota Sofifi menjadi persoalan pelik provinsi Maluku utara.Akibat status Ibukota Sofifi yang masih sebuah kecamatan, Ibukota Provinsi Maluku utara ini tidak mengalami kemajuan.Ibukota Sofifi yang diharapkan menjadi pusat pelayanan publik, percepatan akselerasi pembangunan Maluku utara dan titik pertumbuhan ekonomi Maluku utara pun tak bisa diharapkan.(***)
