POKIR vs MUSREMBANG DI PEMPROV MALUKU UTARA.GUBERNUR AGK DIBUAT PUSING KARENA JADI BATU SANDUNGAN SUKSESNYA VISI MISI AGK YASIN.

PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||
Pokok-pokok pikiran (Pokir) merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD.

Sejatinya, pokir terhitung mulia jika di lahir secara demokratis dan benar-benar menggambarkan kebutuhan rakyat bukan keinginan tim sukses para wakil rakyat.

Problemnya kata sumber of derecord media ini, faktanya pokir bukan sebagai pokok-pokok pikiran tetapi pokok-pokok doi.Ironisnya banyak kasus tidak substansial dengan kebutuhan rakyat yang lahir di Musrembang serta menggerogoti visi misi Gubernur yang telah di Perdalan dalam Perda RPJMD Provinsi Maluku utara”papar nya.

Pakar ekonomi dan anggaran Dr.Mukhtar Adam menjelaskan bahwa pokir sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang dikenal dengan reses.Nah saat reses inilah, para legislator ini ikut menampung aspirasi rakyat di dapil mereka, itulah pokir.

“Bagini, DPRD dalam menjalankan tugasnya, dibidang Pengawasan yg dikenal dengan Reses, hasil reses DPRD menampung berbagai aspirasi dan mendiskusikan dengan Pemda melalui Forum BANGGAR dan TAPD saat pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) forum ini menjadi forum yg strategis karena perdebatannya pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan Reses (DPRD) dan Musrembang (Pemda) karena itu KUA jadi MoU sebuah kesepahaman kesepakatan atas gagasan kebijakan dan prioritas pembangunan”jelas dia.

Persoalan kemudian kata Founder Lembaga nirlaba Kampoeng Malanesia & SIDEGon ini, pokir menjadi rebutan bancakan pihak Legislatif.Program dan proyek yang pelaksanaannya secara konstitusional merupakan kewenangan eksekutif itu di “caplok” legislatif.

“Karena itu Pemda di sebut eksekutif, kerjannya fungsi eksekusi, yg di dalamnya ada anggaran dan tindakan atas kesepakatan dalam perda, maka haram hukumnya DPRD melakukan eksekusi karena fungsinya legislasi, pengatur regulasi”tegasnya.
Kondisi ini kabarnya bikin Gubernur Maluku utara H.Gani Kasuba pusing tujuh keliling.
Irang nomor satu Maluku utara ini dibikin pusing dengan Pokir ala DPRD Malut yang sudah menggerogoti hasil Musrembang notabene seluruh perencanaan pembangunan daerah itu lahir.
“Gubernur jadi pusing dengan Pokir ala Deprov Malut”ungkap salah satu jurnalis if derecord saat diskusi soal pokir dengan para akademisi dan pakar anggaran beberaoa waktu lalu.

Alih-alih visi Gubernur AGK tak kunjung tuntas karena dana yang diserap pokir juga tak sedikit.Padahal visi misi Gubernur -Wakil Gubernurvtelah disahkan dalam Perda RPJM sebagai rujukan dasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang batunya di tetapkan dalam APBD disetiap tahun anggaran nya.
Miris nya Pokir banyak keluar dari substansi dan prioritas penggunaan anggaran APBD provinsi.
“Bagaimana AOBD provinsi kok bangun setapak , taluk penahan ombak, TOW yang semestinya menjadi maeanstream APBD Kabuoaten dan Kota”ketus salah satu narasumber if derecord Mesia ini.
“Tapi ya mau bagaimana lagi, penetapan anggaran ada ditangan Deprov kok”

Mukhtar menilai dalam banyak kasus pokir, legislatif memang tidak kehabisan akal guna bisa meraup pundi-pundi di APBD.

“Akan muncul alasan *Pokir itu tidak di DPRD tapi di SKPD pelaksana* tapi di titip DPRD yang kadang mengabaikan visi misi, malah ada beberapa Pemda menyerahkan pagu ke DPRD, lalu di bagi oleh sekwan berdasarkan *Cerewetnya* anggota DPRD, bagi yg tidak jogowa akan dapat kacili dan yg jogowa dapat Basar, atau yg masuk BANGGAR Basar yg tar masuk BANGGAR kacili”Beber nya.

Nonce Hasan menilai, posisi DPRD yang kuat membuat Pokir telah menjadi modus legislatif meraup pundi-pundi secara “ilegal” sebab tupoksi pelaksanaan proyek itu konstitusionalnya kewenangan eksekutif.
Eksekutif yang loyo terpaksa harus bersepakat dengan legislatif dan pada endingnya menjadikan APBD sebagai lahan bancakan bersama Eksekutif dan legislatif.
“Jadi rakyat dari era ke era terap miskin “ papar Nonce.

Dalam pandangan Mukhtar Adam, pokir sejatinya amat mulia jika dijalankan oleh legislatif yang punya hati untuk rakyat.

Jika pokir diletakan dalam kerangka kebutuhan rakyat, Mukhtar haqqulyakin, Pokir mampu mengatasi kebutuhan BPJS, PKH dan BTL bagi warga miskin oleh APBD provinsi yang belum tercover oleh APBN dan APBD Kabupaten dan kota.

“Pokir yg diharapkan dari DPRD contoh Isyu *kemiskinan di Maluku Utara ditengah tingginya pertumbuhan ekonomi*
Apa pokok2 pikiran DPRD dalam mengatasi kemiskinan ? Bagimana skema bantalasan sosial, bagimana interfensi kegiatan ekonomi, bagimana langkah2 pemulihan, bagimana merumuskan peta jalan mengatasi miskin
Andai ada 87 ribu warga miskin, berapa yg telah dapat PKH, berapa yg telah dapat BTL, berapa yang belum mendapatkan interfensi, apakah pola intervensi pemenuhan konsumsi atau uang tunai ? Bagimana caranya dimana saja lokasinya, dll yg harus pelibatan DPRD sebagai pemilik pikiran”jelasnya.

Dalam konteks ini, Mukhtar menilai butuh kecerdasan dan kecakapan pihak eksekutif dalam mengkomonikasikan kepentingan rakyat terhadap DPRD melalui konsep skema pengentasan kemiskinan.

“Artinya kepala Bappeda Salmin Janidi⁩ perlu kecakapan bernegosiasi meletakan tujuan atasi problem dalam forum TAPD dan BANGGAR, agar yg mau diatasi bisa dilakukan contoh
Bappeda menyiapkan skema pengentasan kemiskinan, datang ke DPRD dalam pembahasan KUA jangan dulu angka-angka dalam anggaran, tapi juknisnya, polanya dan peta jalannya jika sudah di sepakati baru minta keuangan menyiapkan alokasinya”urai ekonom yang dikenal kritis terhadap pemerintah ini.

Hanya saja Nonce Hasan menimpali, apa mungkin Eksekutif dan legislatif di Malut memiliki moral atau tidak terhadap hajat hidup rakyat miskin.

“Dalam konsep politik para politisi, mereka tdk mengenal haram jika arah kebijakan itu ada tetesan utk mereka. Ini jd problem klasik”pungkas akademisi Unkhair ini.

Namun pokir tak mesti menyalip hasil Musrembang yang lebih konstitusional dan demokratis.
Musrembang merupakan forum perencanaan pembangunan demokratis karena melibatkan langsung rakyat dan komponen lainya sementara Pokir dinilai lebih me layani aspirasi tim sukses.
Ironisnya pokir lebih pada keinginan timses ketimbang kebutuhan sebagaimana hasil Musrembang.
Pokir itu tak lebih dari keinginan timses saja sedangkan Musrembang itu kebutuhan rakyat”pungkas Jalil(***)