PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan menolak keras pemangkasan anggaran subsidi BBM yang berdanpak pada kenaikan harga BBM termasuk BBM bersubsidi.
PKS beralasan kenaikan BBM hanya akan menyusahkan hidup rakyat yang sudah dalam keadaan sulit ini.Olehnya PKS memintah Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM.
“PKS minta Presiden Jokowi tidak jadi menaikan harga BBM bersubsidi,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto yang dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Sabtu (20/08).
Menurut Mulyanto, keputusan pemerintah menaikan BBM bukan pada waktu yang tepat. Sebab keputusan pemerintah itu justru hanya akan membuat masyarakat semakin menderita setelah dua tahun lebih terdampak Covid-19.
Presiden bahkan di tuding terlalu tega jika harus menaikan harga BBM.
“Kalau pemerintah tetap nekat, itu seperti bait lagu populer teganya… teganya… teganya,” ujar Mulyanto.
Sementara kalangan pakar juga memberikan kritik tajam terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.
Selain memicu kenaikan harga barang sehingga menyulitkan hidup rakyat, kenaikan harga barang juga potensial menyempitkan ruang fiskal.Pemerintah baik pusat, provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa terpaksa harus menaikan lagi standar harga barang dalam rancangan anggaran baik APBN, APBD dan APBDes.
“Pada akhirnya pemerintah juga diperhadapkan pada perhitungan harga satuan yang naik dalam perhitungan APBN, APBD dan APBDes”jelas Mukhtar Adam.
Ekonom ini menilai pemerintah terbelenggu dengan cara pikir klasik bahwa pemangkasan Subsidi untuk rakyat adalah jalan tunggal dalam menyikapi beban APBN.
Padahal kata dia, kenaikan BBM bakal memicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok lain yang pada satu sisi membebani rakyat juga membebani APBN pada sisi lainya.
“Kalau harga barang naik otomatis perhitungan belanja barang APBN, APBD dan APBDes juga bakal naik dan anggaran pada posisi ruang fiskal yang sempit juga.Gali lubang tutup lubang nama nya “tandas dia.
Dia juga menilai pemerintah melakukan blunder dan potensial mengangkangi konstitusi UUD 1945.
pemerintah kata Mukhtar Adam menunjukan dirinya tak kreatif dalam menyikapi beban APBN dengan hanya memangkas Subsidi untuk rakyat dalam menyikapi beban anggaran.
“pemerintah seolah mempertontonkan ketidak Kreasi dan inovasi dalam menggali potensi pendapatan guna menutup celah beban APBN seperti yang mereka klaim”semprot Founder Kampoeng Malanesia dan SIDEGon ini.
Ekonom ini memintah pemerintah jangan main gampang dengan mengorbankan hak rakyat miskin dalam menikmati kesejahteraan rakyat.
Sedangkan Muhammad Kasuba memintah pemerintah jangan terburu-buru memutuskan pemangkasan subsidi BBM sebagai jalan tunggal namun harus kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan lain yang bisa menutup celah APBN.
“Jangan terburu-buru tetapi coba cari skema pendapatan lain yang lebih pro rakyat ”pungkasnya nya(***)
