BUNTUT MALUT MENGGUGAT, DIRJEN PERIMBANGAN KEMENKEU GELAR PERTEMUAN DENGAN DR.MUKHTAR ADAM.
Terendus Ada Peraoalan Perhitungan Dana Transfer Daerah Yang Bersumber Dari SDA nikel Ke Malut.
PIKIRAN UMMAT.Com—Jakarta||Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI merespons tuntutan Malut Menggugat yang dilayangkan pakar ekonomi Unkhair Ternate Dr.Mukhtar Adam.
Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan mengundang langsung Mukhtar Adam guna mendiskusikan lebih detail perihal dugaan permasalahan Dana Transfer Daerah yang menjadi hak Maluku utara tersebut.
Pertemuan di gelar di ruang rapat Dirjen Perimbangan dipimpin langsung Dirjen Perimbangan Dr.Adriyanto, Senin (19/12/2022) sekira Pukul 13.30, sampai 14.50 WIB.
Berdasarkan keterangan langsung Mukhtar Adam, Pertemuan dengan Direktur Transfer Umum Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kememterian Keuangan Republik Indonesia, Dr. Adriyanto, membahas permasalahan dana transfer daerah Bagi Hasil Sumberdaya alam nikel, tahun anggaran 2020-2022.
Kepada Dirjen, Mukhtar adam menjelaskan beberapa indikator penerimaan negara bukan pajak, (PNBP) Yang di terima negara, ternyata tidak sesuai dengan jumlah yang di transfer dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, hasil perhitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari Bea Cukai, BPS, dan Kemenkeu diketahui terdapat selisih, atas jumlah yang di bayarkan kepada pemerintah daerah.
“Setelah di konfersi ke direktorat jenderal perimbangan, ternyata data yang digunakan oleh direktur perimbangan keuangan bersumber dari ESDM dan Dirjen Anggaran berdasarkan jumlah penerimaan yang di tetapkan dalam APBN, sebagai dasar menghitung ekatimasi dana bagi hasil ke daerah”
Selanjutnya kata dia, Setelah diskusi kurang lebih 2.45 menit, di sepakati perlu ada forum bersama lintas kementerian untuk melakukan pengujian atas perhitungan dana bagi hasil sumberdaya alam, agar jumlah yang diterima negara melalui PNBP, sesuai dengan bagi hasil sumberdaya alam yang menjadi hak daerah.
Sebelumnya pernyataan Mukhtar Adam tentang Maluku utara Bahagia dalam kemiskinan daam menanggapi pidato Presiden di pertemuan tahunan BI lalu viral di media sosial.
Sapaan akrab Om Pala Malanesia itu menyatakan terjadi anomali dimana pertumbuhan ekonomi tinggi yang dibanggakan Presiden Jokowi di berbagai forum pertemuan tidak korelatif dengan kondisi rill di masyarakat yang masih terbelit kemiskinan.
Ekonom kritis ini mengungkapkan bahwa justru di wilayah dimana produksi tambang boming seperti Haltim,Halteng dan Halsel mengoleksi kemiskinan tertinggi di Maluku utara.
Terakhir Founder kembaga nirlaba pemberdayaan UMKM Kampong Malanesia dan SIDEGon ini mengajukan pertanyaan kritis kepada pemerintah pusat dengan tajuk Maluku Utara Menggugat yang kembali viral di media pers dan media sosial(***)
