PKS SOROT KRITIS RILIS BADAN PANGAN DUNIA RAKYAT INDONESIA TAK BISA AKSES MAKANAN BERGIZI.
Provinsinya Gubernur Ganjar Pranowo nomor Satu Provinsi Tak Bisa Akses Makanan Bergizi.
PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Partai Keadilan Sejahtera atau PKS membagikan kembali rilis Badan Dunia Pangan FAO yang dirilis Harian Kompas bahwa mayoritas masyarakat Indonesia diketahui tidak bisa mengakses kebutuhan makanan bergizi seimbang atau makanan sehat. Hal ini terjadi karena harga pangan yang relatif mahal.
PKS menilai sebagai catatan merah bagi pemerintah.
Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi nomor satu Maluku utara di list 5(lima) daerah yang tidak mampu mengakses makanan bergizi.
Provinsi Maluku utara bercokol di urutan dua dalam list FAO.
Hal ini sejalan dengan keluhan Gubernur Maluku utara H.Gani Kasuba kepada pemerintah pusat atas dana imbal tambang Malut yang dinilainya terlampau kecil sehingga tak mampu menangani persoalan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Orang nomor satu Maluku utara itu pernah mengeluhkan malut yang kaya tapi rakyatnya miskin.
Pakar ekonomi Mukhtar Adam menyatakan Maluku utara bahagia diatas kemiskinan ketika menanggapi antusias Presiden Jokowi atas pertumbuhan ekonomi Malut 27% yang tertinggi di dunia dalam hubungan nya dengan Malut sebagai provinsi terbahagia di Indonesia.
Tanggapan ekonom kritis itu viral di medsos dan menuai reaksi pemerintah.
Menurut hitungan Kompas, uang yang perlu dikeluarkan setiap orang untuk membeli makanan bergizi seimbang di Indonesia adalah Rp 22.126 per hari atau Rp 663.791 per bulan.
Standar komposisi gizi yang diacu Kompas adalah Healthy Diet Basket, yang juga digunakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO).
Dengan biaya sebesar itu, ada 68 persen atau 183,7 juta orang Indonesia yang pengeluaran bulanannya tergolong terlalu kecil untuk dapat memenuhi angka tersebut. Bank Dunia menetapkan pengeluaran untuk bahan pangan maksimal mengambil 52 persen saja dari pengeluaran total keluarga.
Berikut 5 daerah dengan persentase tertinggi penduduk yang tidak bisa mengakses makanan bergizi dikutip dari laporan Harian Kompas:
• NTT 78 persen
• Maluku Utara 70 persen
• Sulawesi Barat 69 persen
• Maluku 68 persen
• Sulawesi Tenggara 64 persen
Penduduk Indonesia yang tidak mampu membeli makanan bergizi (hasil analisis
Food and Agriculture Organization)
2017: 70,7 persen
2018: 68,9 persen
2019: 67,3 persen
2021: 69,1 persen
Menurut FAO, Indonesia memiliki harga makanan bergizi tertinggi relatif dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara apabila memperhitungkan daya beli masyarakatnya.
Harga makanan bergizi di Indonesia mencapai angka 4,47 dollar AS; lebih tinggi ketimbang antara lain: Thailand (4,3 dollar AS); Filipina (4,1 dollar AS); Vietnam (4 dollar AS) dan Malaysia (3,5 dollar AS).
Sementara itu Mukhtar nampak pada vidio rapat bersama Kemenkeu yang membahas klaim kurang bayar DBH Malut ikut membeberkan kemiskinan yang mendera warga lingkar tambang di daerah-daerah beroperasinya pertambangan seperti Hal-Tim, Hal-Teng dan Hal-Sel.
Akademisi Unkhair ini nampak lirih menyampaikan fakta betapa kemiskinan justru ditanggung warga lingkar tambang seiring beroperasi secara masif nya pertambangan di ketiga daerah tersebut.
Persoalan pembagian DBH dan bagaimana pengelolaan DBH bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat ditekankan sapaan akrab Om Pala
Malanesia ini dihadapan dua pejabat Kemenkeu.
Kemiskinan menyebabkan masyarakat Malut sulit mengakses makanan bergizi sebagaimana rilis FAO(***)