Foto : Dr.Saiful Ahmad, M.Si.Pakar Pemerintahan (Sumber Foto :Pribadi)
PIKIRAN UMMAT–Ternate/Polemik hubungan panas dingin yang mewarnai perjalanan duet kepemimpinan Pemkot Ternate Tauhid Soleman –Jasri Usman disorot publik.Ditenggarai polemik konflik kedua pemimpin ini lebih didasari motif interest jabatan daripada kepentingan publik.
Publik dibikin sesal karena fenomena polemik kemesraan itu justru menyeruak ditengah warga kota ini sedang dirudung kesulitan air bersih dan kelangkaan dan kenaikan harga BBM.
Walikota dan wawali disesalkan bukanya melakukan langkah-langkah solutif yang kongkrit menjawab permasalahan mendesak warga tapi malah “Bakumaraju” dengan kepentingan jabatan, pungkas Saleh, warga kota Ternate yang mengaku menetap di jerbus itu.
Pengamat Hukum Ketatanegaraan mensinyalir adanya dugaan gejala politik dagang sapi yang potensial dalam membangun pemerintahan kota Ternate yang cenderung koruptif.
Wawali Jasri Usman misalnya dimintai fokus pada fungsi pengawasan.
Dr.Abdul Aziz Hakim, SH.MH., Akedemis Hukum Tatanegara UMMU, menyarankan agar Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam menjalankan tugas kembali pada tugas pokok masing-masing sesuai aturan konstitusi yang ada. Hal ini agar tidak membias dalam menjalan hak dan kewajiban selaku pimpinan kota ini.
“Mereka berdua ujar ketua APHTN/HAN Malut ini harus kembali ke tupoksi mereka sehingga tidak bias” ujar nya.
Bias dimaksud antara lain agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan tugas dan fungsi. Fenomena sering terjadi dalam pusaran konflik antara pasangan kepala daerah dan wakilnya hal ini disebakan tidak terbangun komunikasi politik yang baik dan terkesan saling memaksakan kehendak tanpa berdasar basis tupoksi sebagaimana amanat konstitusi. Disamping itu juga adanya kecenderungan terjadi fenomena politik transaksional yang berotensi pada tindakan koruptif.
Foto : Duet Walikita-Wawali Ternate Diminta Fokus Pada Kebutuhan Fundamental Warga Kota Ternate Ketimbang Konflik.(F:H)
” Ya jelas kalau pola distribusi jabatan berdasarkan politik dagang sapi maka fungsi pengawasan tidak efektif lagi dan potensial membangun pemerintahan yang koruptif”.
Sementara itu pengamat pemerintahan ,Saiful Ahmad memintah agar Walikota dalam kebijakanya memperhatikan konstitusi yang berlaku sehingga kebijakanya tidak menimbulkan polemik & kegaduhan.
Dalam hal menurut Ketua AIPI malut ini tupoksi Walikota telah diatur dengan runtut dalam undang-undang 23 tahun 2014:
Diantara jelas Saiful, tugas tersebut selain Memimpin pelaksanaan setiap urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan dan setiap kebijakan yang ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota.
Namun tandas Dia bahwa Walikota juga jangan lupa tugas lain yakni Memelihara ketenangan dan ketertiban di tengah masyarakat. Artinya, Walikota harus merancang kebijakan yang sekiranya mendukung terciptanya suasana tenang dan tertib di kota yang dipimpinnya, jangan sampai terjadi kegaduhan, pungkasnya
Selanjutnya Aziz Hakim menyarankan agar Wakil Walikota kembali fokus pada fungsi pengawasan sehingga roda pemerintahan kota Ternate lebih efektif bersih dan profesional.
Jika tidak dan tarik menarik kepentingan ini terus dipaksakan maka itu artinya mereka lalai terhadap amanat rakyat warga Ternate” pungkas Dr.Abdul Aziz Hakim, SH.MH..
Foto : Dr.Abd.Azis Hakim, SH.MH.Pakar Hukum Tata Negara.(Sbr.Foto :Pribadi)
Terakhir harapanya agar Pak Wali dan Wawali coba lebih fokus pada hal -hal yang fundamental dan kongkrit yang sementara ini di hadapi oleh warga Ternate, yaitu soal Air Bersih, Kelangkaan BBM dll, ini yang harus diselesaikan secara cepat karena kebutuhan pokok warga yang wajib dicari solusinya secara cepat dan tepat.pungkas Pakar Tatanegara Abd.Azis Hakim.(***)
