“Miris juga kalau Kita mau jujur melihat perkembangan diskusi public, yang disampaikan oleh para akademisi, sebagai bagian dari control social tapi masih saja ada akademisi yang mau menjadi akademisi pesanan dengan penjelasan yang tidak nyambung dengan isu yang disampaikan, sehingga memberi kesan, akademisi melacurkan pikiran yang tidak sesuai tapi cenderung menegaskan pembelaanya.ini yang di sebut Akademisi Pesanan, yang kerjanya menunggu orderan dari penguasa untuk membela penguasa.
Lebih lanjut di jelaskan, public memiliki akses informasi yang sama, sehingga dapat membaca sebuah masalah dari kritik atau pembelaan pada standar kecerdasan oleh karena akses informasi dan pengetahuan yang luas, karena itu berhati-hatilah para akademisi, agar jangan membela sesuatu yang salah di benarkan, dan benar di salahkan dengan hanya menunggu orderan karena hanya akan merusak tatanan nilai kesimbangan kebijakan public yang dikenal dengan Check and balance.
Bagi Dia, kekuasaan dalam sistem desentralisasi saat ini, para kepala daerah sudah sangat power full karena menguasai akses informasi public, sehingga akademisi,aktivis, dan kelompok strategis lainya tidak perlu menghabiskan waktu dan pikiran hanya untuk membela para penguasa.Bagi dia malah sebaiknya para kepala daerah saat ini membutuhkan kritik sehingga pemerintah bisa bekerja lebih maksimal lagi guna kesejahteraan masyarakat.
Sekali lagi saya tekankan bahwa “pemerintah itu sudah power full ngapain kelompok kritis harus dukung mendukung pemerintah lagi. Mau apa kalian dengan penguasa ?” pungkasnya.(***)
