PEMERINTAHAN

EKONOMI KRITIK MUSREMBANG DI MALUT.

PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Musrembang RKPD provinsi Maluku utara usai kemarin 20 April 2022 sejak digelar tanggal 18 April 3 hari sebelumnya.

Gubernur AGK pun optimis bakal banyak capaian positif di tahun 2023 setelah berbagai capaian positif diraih di tahun 2021.

Meskipun demikian, forum Musrembang menuai kritik pedas.Ekonom Unkhair melontarkan kritik keras atas pelaksanaan Musrembang selama 8 tahun di provinsi mauku utara yang  dinilai tanpa makna kualitas.

Musrembang tak ubahnya hajatan tahlilan dan masing-masing pulang bawa pakesan.

Mukhtar Adam dengan keras mengkritik Musrembang selama 8 tahun terakhir.Menurutnya Musrembang 8 tahun terakhir selalu saja di bicarakan Sofifi, tapi Sofifi tidak mengalami kemajuan malah kemunduran.Artinya kata dia, ada yang salah dimana dalam rumusan RKPD, ada peta jalan yang keliru dalam RKPD.Dia menuding Musrembang tak ubahnya  seremoni belaka tanpa  kualitas.Musrembang RKPD layaknya hajatan tahlilan pulang dapat pakesan

Menurut Mukhtar.sejatinya hemat Ekonom ini, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang di rumuskan dalam UU 25/2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memiliki filofosi yang kuat atas peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang penegasan utamanya pada model perencanaan partisipatif, namun faktanya musrembang hanya jadi kumpulan pejabat memasukan daftar proyek yg saling rebut APBD”paparnya.

Akademisi Unkhair ini menyatakan nilai dasar dari konsep perencanaan partisipatif telah hilang dalam etos perencanaan pembangunan Nasional dan daerah sebagai sebuah model perencanaan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam merumuskan pikiran-pikiran alternatif guna mencapai tujuan pembangunan Nasional dan daerah.

Namun Gubernur AGK seolah menjawab santai tapi lugas atas kritikan Mukhtar.

Gubernur AGK bahkan optimis bakal banyak capaian positif di tahun 2023 setelah berbagai capaian positif diraih di tahun 2021.

Dalam kesempatan sambutan pembukaannya, Gubernur memaparkan berbagai capaian Keberhasilanya tahun2021.Ekonomi malut tumbuh 3,40% , tingkat kemiskinan 5,16% lebih baik dari capaian nasional sebesar 10,14%, membaiknya IPM tahun 2021 sebesar 71,25%,gini ratio sebesar 0,323 lebih baik dari capaian nasional sebesar 0,384 dan tingkat pengangguran terbuka 4,53% lebih rendah dibanding angka nasional.

Staf ahli Bapenas Felix Wanggai menyampaikan sebanyak 17 proyek nasional bakal mengucur ke Maluku utara pada tahun anggaran 2023 nanti.

Gubernur AGK menegaskan Musrembang RKPD tetap mengacu pada RPJMD 2021-2026 dengan tetap fokus pada program infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dalam arti luas.
Soal Sofifi memang kompleks karena urusan DOB dan kemajuan Sofifi bukan saja ditangan Gubernur AGK.DOB misalnya Gubernur sudah berjuang hidup mati tetapi nasib Sofifi sesungguhnya ada di tangan Kita Induk.

Soal kemajuan pembangunan Sofifi juga Gubernur tak bisa berbuat banyak karena diluar kewenangan nya.Hitung saja soal kebersihan kota Sofifi, infrastruktur air bersih dan lainya bukan kewenangan Gubernur.

Beruntung ada iven nasional STQN maka Gubernur AGK bisa mengambil langkah pembangunan kita Sofifi sebagai bagian dari infrastruktur STQN.Sofifi pun diakui layaknya sebuah ibukota.

Berikut major project Maluku Utara 2023:
  1. Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi berupa proyek PLTS Atap dan PLT EBT (RUPTL) di level provinsi.
  2. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) di Pulau Morotai.
  3. Industri 4.0 pada subsektor-subsektor industri prioritas.
  4. Kawasan Industri prioritas dan smelter di Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Halmahera Tengah.
  5. Pembangunan kota baru Sofifi di Tidore Kepulauan.
  6. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
  7. Reformasi sistem kesehatan nasional.
  8. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
  9. Reformasi sistem perlindungan sosial.
  10. Jalan trans pada pulau tertinggal, terluar, dan terdepan di Morotai.
  11. Penyediaan tenaga listrik: pembangkit listrik 27.000 MW, transmisi 19.000 Kms, dan gardu induk 38.000 MVA.
  12. Transformasi digital.
  13. Rumah susun perkotaan.
  14. Akses air minum perpipaan di Halbar dan Halteng.
  15. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90 persen rumah tangga) di seluruh kabupaten/kota.
  16. Penguatan sistem peringatan dini bencana di seluruh kabupaten/kota.
  17. Penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSIRT.
Arah Kebijakan RKP 2023:
  • Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
  • Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan
  • Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent Job
  • Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
  • Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan
  • Percepatan Infrastruktur Dasar: air bersih dan sanitasi
Isu Strategis Daerah:
  • Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan perkebunan kelapa, pala, dan cengkeh
  • Belum optimalnya pengembangan rantai nilai perikanan tangkap dan budidaya
  • Belum optimalnya pengembangan pariwisata
  • Masih rendahnya konektivitas intra dan antarwilayah
  • Masih rendahnya aksesibilitas, kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas SDM
  • Belum optimalnya manfaat kawasan industri pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM
  • Belum optimalnya pengembangan Kota Baru Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan wilayah
  • Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim
  • Masih lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.
  • Rekomendasi Prioritas Daerah:
    • Pengembangan rantai nilai komoditas unggulan wilayah (perkebunan kelapa, pala, cengkeh, perikanan tangkap dan budidaya), sektor pariwisata, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi dan kelembagaannya
    • Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah yang didukung dengan pemerataan pembangunan infrastruktur
    • Optimalisasi kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta peningkatan aksesibilitasnya
    • Optimalisasi pengembangan kawasan industri untuk menciptakan pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM
    • Percepatan finalisasi penyusunan Rencana Tata Ruang Sofifi dan pembangunan infrastruktur perkotaan sesuai dengan arah pengembangan Kota Baru Sofifi
    • Peningkatan/penguatan mitigasi bencana dan ketahanan lingkungan
    • Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *