PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Gerakan anti korupsi di gedung KPK jakarta menuai tanggapan miring masyarakat Maluku utara.
Pasalnya gerakan anti korupsi yang masiv seolah hanya menyasar orang-orang tertentu dan mengabaikan kasus -kasus korupsi lainya yang ikut melibatkan pejabat lainya.
Gubernur AGK dan Muhammad Kasuba notabene pemimpin dan tokoh politik Maluku utara yang sedang naik daun dinilai selalu menjadi sasaran gerakan pro penegakan hukum di KPK.
Kuat dugaan Kepentingan politik ditenggarai melatari gerakan berjilid-jilid tersebut.
“Ada apa kok mereka hanya menyerang dua tokoh ini dalam gerakan anti korupsi berjilid-jilid, apa tidak ada kasus lain lagi”ketus Ridwan, warga Malut ini.
Dia menengarai ada motif politik dibalik setiap gerakan yang hanya menyasar Gubernur AGK dan MK itu.
Ridwan menyesalkan motif gerakan yang diduga tendensius ini potensial melemahkan gerakan anti korupsi karena bakal menuai kecurigaan publik sehingga gerakan anti korupsi kehilangan marwah sebagai gerakan hukum lagi karena kehilangan simpati publik.
Dia memintah agar penggiat anti korupsi bisa netral tanpa tebang pilih jika ingin mendorong penegakan hukum secara murni dan konsekwen.
“Persoalan hukum di malut itu banyak dan merata kenapa hanya Gubernur AGK dan MK yang selalu disorot”tegasnya.
Ridwan mengaku sangat mendukung aksi gerakan anti korupsi sepanjang dilakukan dalam koridor murni gerakan anti korupsi bukan ada interes politik dibaliknya sehingga mampu mencapai target membersihkan praktek korupsi di Maluku utara.
Olehnya dia meminta agar elemen gerakan tidak terpengaruh oleh manuver kelompok kepentingan politik yang hanya memiliki tujuan politik guna menjatuhkan kewibawaan pemimpin Maluku utara dan MK.
Dikhawatirkan gerakan hanya menyasar MK sebagai kandidat Gubernur sementara dugaan keterlibatan dinilai lemah bakal menimbulkan kecurigaan publik ada upaya mendongkel pencalonannya ditengah mantan Bupati Hal-sel ini lagi naik daun sebagai kandidat Gubernur terkuat saat ini.
“Kalau ingin melakukan gerakan penegakan hukum ya monggo tapi jangan jadi tunggangan kelompok kepentingan politik karena hanya akan kontraproduktif dengan gerakan penegakan hukum itu sendiri”tandas dia.
Seperti diketahui beberapa bulan terakhir Gubernur AGK dan MK tak henti menuai tudingan terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.Meskipun lembaga hukum kejaksaan telah menyatakan dugaan kasus yang diduga ikut melibatkan gubernur AGK tidak terbukti secara hukum dan telah dihentikan proses hukumnya namun nampaknya belum memuaskan pihak tertentu sehingga terus disuarakan ke KPK.
kasus 13 IUP misalnya sempat menbuat Gubernur AGK menjadi bulan-bulanan gerakan isu korupsi namun belakangan mereda setelah KPK menyatakan kasus itu tidak bisa dilanjutkan lagi karena Gubernur Malut telah membatalkan rekomendasinya(***)
