Alien Mus Dan Fraksi Partai Golkar Janjikan Kawal Ekonomi Tambang Malut.

PIKIRAN IMMAT.Com—Ternate||Alien Mus, anggota DPR RI fraksi partai Golkar Daerah pemilihan Maluku utara menjanjikan bersama fraksi Partai Golkar ditingkat pusat sampai Daerah bakal memperjuangkan kepentingan ekonomi tambang untuk masyarakat Maluku utara.Menurut Alien Mus, Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tercatat sebesar 27% harus mampu mengambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dimana ekonomi masyarakat juga harus mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Maluku Utara.

Namun ungkap adik AHM ini, fakta menunjukan bahwa hampir seluruh daerah tambang di Maluku Utara mencatatkan kemiskinan tertinggi di Maluku Utara, bahkan menurut Catatan Biro Pusat Statistik Maluku Utara angka kemiskinan tertinggi diatas rata-rata nasional adalah Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, yang disusul dengan Halmahera Selatan dan Halmahera Utara, 4 kabupaten diatas merupakan Kabupaten Penghasil Tambang, yang memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.

“Sebagai anggota Komisi yang membidangi sektor pertanian, dalam hasil resesi telah disampaikan dalam Rapat bersama Menteri Pertanian, terkait ketimpangan pendapatan petani Maluku Utara yang diakibatkan dari anjloknya harga Kopra dan Cengkeh, karena itu dibutuhkan kebijakan yang affirmative bagi keseimbangan pendapatan masyarakat di sektor pertanian”tegas nya.

Atas janji Alien tersebut rakyat Malut menyambut baik namun mengingatkan agar janji itu bisa ditunaikan bukan janji karena agenda pemilu yang telah dekat.

“Rakyat Malut tunggu bukti nyata bukan sekedar janji karena kepentingan politik di agenda pemilu yang sudah dekat”tegas Armand , warga Malut ini.

Ketua DPD Partai Golkar Malut ini menyatakan bahwa Mengikuti perkembangan Maluku Utara dari hasil presentase Lembaga Penelitian pembangunan daerah (LP2D) terkait Pendapatan negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi sumber dari dana Bagi Hasil bagi pemerintah daerah dengan membandingkan pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan PNBP yang tidak seimbang antara  data Bea Cukai Kementerian Keuangan RI dan data PNBP dari Kementerian ESDM oleh Alien patut diperjuangkan bersama.

”Oleh karena itu sebagai Ketua Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, akan bersama-sama Pemerintah dan LP2D, untuk memperjuangkan bagian dari Dana Bagi Hasil untuk Maluku Utara, karena itu saya tegaskan kepada seluruh Kader Partai Golkar yang saat ini diberi tugas di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di Eksekutif, untuk sama-sama memperjuangkan Dana Bagi hasil bagi Maluku Utara”tandasnya.

Alien menandaskan bahwa Secara khusus Fraksi Partai Golkar di DPR RI akan ikut serta dalam mengawal DBH Maluku Utara yang diharapkan menjadi keseimbangan dalam mengatasi kemiskinan.

”karena itu bagi Partai Goilkar jika terkait kepentingan masyarakat, Golkar akan tampil terdepan untuk sama berjuang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat” tandas nya pula.

Pertumbuhan Ekonomi yang tertinggi di dunia, menurut Presiden Joko Widodo menjadi momentum bagi Maluku Utara untuk menjaga keseimbangan pendapatan antara petani dan industri tambang oleh Alien bahwa bagi Partai Golkar ekonomi yang tinggi akan bermakna jika diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian, namun jika ekonomi yang tinggi hanya meningkatkan pendapatan Tambang dan Pengusaha tambang, dipastikan ada yang salah dalam pengelolaan, karena itu Partai Golkar akan menggalang kekuatan melalui Partai Golkar untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Maluku Utara, seperti :
1. Hak Petani dan nelayan yang memproduksi barang hasil pertanian dan perikanan agar diberikan kemudahan mengakses pasar di industri tambang.
2. Hak Pelaku UMKM, yang mengembangkan usaha untuk mengakses berbagai kebutuhan industri tambang
3. Hak Pemerintah daerah dari hasil produksi tambang, baik Iuran tetap maupun Iuran Produksi.
4. Hak pemerintah Daerah dibidang Perpajakan baik Pajak Daerah maupun Retribusi
5. Hak Pemerintah Pusat dibidang Perpajakan dan PNBP

Dengan demikian Partai Golkar akan  secara serius mengawal agenda ekonomi tambang bagi kesejahteraan Petani dan nelayan di Maluku Utara, dan akan mendukung Pemerintah daerah, yang mengajukan revisi atas UU Pertambangan dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan daerah, terutama terkait Tarif dana Bagi hasil untuk Maluku Utara”pungkasnya(***)