“PNS itu tidak bisa melalaikan tugas sampai blokir sana blokir sini, dari aspek adimistrasi itu sudah Clear masuk kategori pelanggaran kode etik dan disiplin, jadi kalau sampe diberikan sangksi ya harus terima konsekwensinya”tegas nya.
Bagi Gunawan, Sah-sah saja bagi Gubernur untuk mengambil langkah disiplin dan kode etik namun harus dipikirkan kembali dengan tetap mengedepankan hari nurani.Jarena apa yang dilakukan Nakes dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka.
”terkait dengan Gubernur yang akan mengambil langkah kode etik dan disiplin itu sah-sah saja cuman memang tim pemeriksa juga jangan terlalu tega jadi melaksanakan penegakan hukum juga harus punya hati nurani”saran nya.
”karena mereka perjuangkan hak nya jangan juga hukumanya maksimal tapi ditengah-tengah lah kalau sampai diberhentikan juga kan masalah juga kalau PNS itu kan”tandasnya.
Disisi lain, Gunawan Tauda ikut menyesalkan Statemen Ketua Deprov Malut Kuntu Daud yang menyatakan aksi Nakes seperti Komunis sebagai pernyataan yang tudak pantas juga kurang peka.Gunawan lantas mempertanyakan apakah DPRD Malut sudah menampung aspurasi Nakes atau belum.Hal itu penting jarena hanya DPRD lah yang bisa mendikte Gubernur.
”Terkait dengan komentarnya ketua DPRD itu sebenarnya hal yang kurang pantas juga, harusnya dia lebih peka, tapi pertanyaanya apa DPRD sudah menampung aspirasi Nakes atau belum, itu yang harus diselidiki oleh wartawan, itu jalurnya karena yang mampu mendikte Pemprov itu DPRD”tukasnya.
”jadi jangan pake model aksi seperti begitu karena ada masalah apa lagi PNS(ASN)demonstrasi blokir IGD,atau palang Kantor Gubernur, rumah kediaman Gubernur, dipalang dibandara itu sebenarnya kurang pantas dan kurang etis dilaksanakan oleh aparatus sipil negara”tandasnya pula.kalau ormas kita masih bisa terimalah apalagi kita di Maluku utara kan pendekatan kita berbeda”pungkasnya.
Sementara Ketua Dewan Pembina AP HTN -HAN Malut Dr.Nam Rumkel menyatakan aksi Nakes mestinya ditujukan ke DPRD Malut sebagai lembaga perwakilan rakyat.Dengan begitu kata dia maka DPRD bisa menjembatani secara efektif dan maksimal tuntutan aspurasi para Nakes.
Secara umum Nam Rumkel menilai bahwa adanya issu yang hangat belakangan ini dikarenakan bertepatan dengan momentum politik yang lagi hangat di publik.
Nam Rumkel meminta AP HTN-HAN Malut bisa memposisikan diri secara ideal dan tidak terlibat langsung sehingga institusi para pakar ini tidak terjebak dalam kepentingan politik yang sempit.(***)
Komentar