KORWIL Lembaga Masyarakat Adat Nusantara (MATRA) Menyatakan Dukungan Penuh Perjuangan PEMDA MALUT dan LP2D.

PIKIRAN UMMAT.Com—Jogjakarta||Perjuangan Pemda Malut, Pemda Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku utara mendapatkan keadilan dalam DBH dan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendapat dukungan luas komponen strategis daerah dan nasional.

Terbaru, Kordinator Wilayah Indonesia Timur lembaga Masyarakat Adat Nusantara atau MATRA menyatakan dukungan penuh perjuangan Pemda Malut mendapatkan pembagian hasil pungut DBH tambang yang adil dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga Penelitian Pembagunan Daerah, potensi selisih kurang bayar DBH Malut  sejak tahun 2020-2022 mencapai kisaran 4 Triliun lebih, angka yang cukup fantastik ditengah keterbatasan fiskal daerah Malut guna membiayai kebutuhan pembangunan yang dirasakan cukup mendesak saat ini.

“Korwil Maluku – Papua
Organisasi Masyarakat Adat Nusantara menyatakan Mendukung langkah yang diambil oleh Pemerintah darrah terkait DBH sektor Tambang .Semoga cepat terealisasi untuk pembangunan di Maluku Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara termasuk Masyarakat Adat “ujar Mahdi Malan Kodja, Korwil MATRA Indonesia Timur  via WhatsApp kepada media ini, Rabu (10/1/2023).

Mahdi menyatakan, Lembaga adat Nusantara yang dipimpin Ketua Umum MATRA KPH Andi Bau Malik Barammamase Karaenta Tukkajannangang Satrio Sasmito, SH. dan Sekjen MATRA Tengku Maliana Zufrine, SH, MH.(Tengku Puan Chandra Kirana) Kordinator Wilayah Indonesia Timur menaruh perhatian serius atas kondisi masyarakat adat di wilayah Papua-Malut yang belum mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam  peningkatan kesejahteraan mereka.

Dia mengungkapkan bahwa wikayah Indonesia Timur khususnya Maluku utara merupakan wilayah yang didiami mayoritas masyarakat adat sehingga akses operasional pertambangan otomatis berdanpak terhadap mereka sehingga Pemerintah dan perusahan tambang harus memberikan perhatian yang serius kepada masyarakat adat.

“Wilayah Malut itu wilayah sosiologis masyarakat adat sehingga operasional tambang otomatis berdanpak kepada mereka, olehnya pemda dan perusahan harus menaruh perhatian serius kepada warga adat”tegas nya.

Mahdi yang juga menjabat Kimalaha Tomagola Bobato 18 Kesultanan Ternate ini berkomitmen mengawal perjuangan perjuangan pemda dan kepentingan masyarakat adat sehingga darrah dan warga adat tidak dirugikan dalam setiap pengelolaan pertambangan dan SDA lainya di wilayah masyarakat adat Nusantara.
“Kita akan kawal perjuangan Pemda dan keentingan masyarakat adat”pungkasnya.