Kritik Pedas Pemprov Malut, DPRD Hal- Sel Tuai Kritik Balik Tajam Rakyatnya Setajam Silet.
DPRD Diminta Fokus Atasi Kemiskinan Desa di Halsel dan Kuat Dugaan Kuat DPRD Alihkan Issu Kasus Dugaan Suap Pinjaman SMI.
PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Kritik DPRD Hal-Sel kepada Gubernur Malut H.Gani Kasuba dan PUPR Malut berbuntut tragis.
Lembaga perwakilan rakyat Halmahera selatan itu justru menuai kritik balik lebih tajam bak setajam silet.
DPRD Ha-Sel dimintai lebih baik fokus pada upaya pengentasan kemiskinan di Halmahera selatan.Pasalnya berdasarkan rekomendasi Kemendes RI, 149 Desa di Hal-Sel masih terlilit sebagai desa miskin.
Kondisi yang ironis menurut sumber of derecord yang mengaku warga Hal-Sel ini.Sebab Hal-Termasuk daerah kaya dengan anggaran APBD yang tergolong besar diatas 1 triliunan.
“Itu anggota DPRD Hal-Sel mendingan fokus deh dengan pengentasan kemiskinan yang masih mendera sebagian besar desa di Hal-Sel”papar dia.
“Ini ironisme karena selain kaya SDA, APBD Hal-Sel juga besar”semprot dia.
Warga lain menyarankan agar DPRD memaksimalkan fungsi budgeting dan pengawasan yang pro pengentasan kemiskinan.
“Kalau bahas rancangan APBD fokus tu program pengentasan kemiskinan, jangan cuma perbesar rutin apalagi jika yang diperbesar itu SPPD dan pokir-pokir”tandas sumber lain yang juga mengaku warga Hal-Sel ini.
Mereka menilai akibat ketidakberpihakan DPRD kepada rakyat hal-sel, kebijakan anggaran Hal-Sel masih sangat lemah bagi program pengentasan. kemiskinan.
Sebaliknya Eksekutif dan legislatif tampil seperti aktivis LSM yang koar-koar dengan kritik tanpa upaya koordinasi layaknya hubungan lintas pemerintahan.
“Ini eksekutif dan legislatif so kaya LSM kong main teriak-teriak di media padahal efektif dan etisnya sebagai sesama pemerintahan harus mengaktifkan koordinasi lintas pemerintahan”nilai dia.
Mereka menduga DPRD Hal-Sel sengaja bermain di air keruh seiring mencuatnya kasus dugaan suap dalam persetujuan pinjaman SMI yang saat ini sedang bergulir di reakrimus Polda Malut
“Jangan-jangan se agama mengalihkan issu dugaan kasus suap pinjaman SMI”duga dia.
“Ini ding bikin kabur air saja ni, Sudah lah jangan istilahnya katang kata udang tapi fokuslah untuk pemberantasan kemiskinan struktural di Halsel.Fokus Bikin tu jalan-jalan kebun, jalan kabupaten”pungkasnya.
Namun sumber lain memaklumi sikap DPRD Hal-sel sebagai bentuk tanggun jawab konstitusional kepada rakyat hal-sehingga wajib menyuarakan.
“Tapi kita maklumi tugas konstitusional mereka sebagai wakil rakyat hal-sel dimana jalan juga sangat penting untuk mengatasi kemiskinan”timpal Abdul Razak(***)
