Rekomendasi itu jelas Dia terkait pula dengan kepentingan agenda politik Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak yang semakin dekat dan membutuhkan sentuhan pelayanan Kesbangpol malut yang lebih profesional.
“Kita lagi menghadapi agenda politik akbar pileg, Pilpres dan Pilkada serentak kok kepala Kesbangpol nya seperti itu.Gubernur harus ganti”tandasnya.
Soal lain yang tak kalah penting menurut Jainal Samad adalah kebijakan Hasbi Pora untuk bantuan Ormas, Yayasan dan LSM yang dinilai komisi I tidak adil dan tepat dimana ada organisasi atau yayasan yang menerima bantuan Pemda berkali-kali dalam jumlah yang besar sementara lembaga sosial lain tidak kebagian.
“Itu ada yayasan yang tahun lalu saja sudah dapat bantuan Rp.900.000.000., eh tahun ini dapat lagi Rp.1 milyar lebih sementara lembaga sosial Lain tidak dapat” papar nya.
Ironisnya ungkap Jainal, bantuan-bantuan sebesar itu tidak disertai dengan laporan Pertanggun jawaban penggunaan dana.
“Itu dana untuk apa kita tidak pernah dikasi laporan Pertanggun jawabannya”ungkapnya dengan mimik kesal.
Kita minta BPKP audit”pungkas Jainal Samad, anggota komisi I Deprov Malut.
Sementara itu Plt.Sekertaris DPD Partai Gerindra Malut Ikhi Sukardi Husen ikut menyesalkan batalnya rencana kenaikan dana partai politik.Menurut Politisi muda Gerindra yang juga Jubir DPD Gerindra Malut ini, kenaikan Kenaikan dana parpol merupakan mendesak dan urgen sebagai upaya melakukan pendidikan politik bagi konstituen partai
“Kenaikan dana parpol merupakan mendesak dan urgen sebagai upaya melakukan pendidikan politik bagi konstituen partai” pungkas nya.(***)
Komentar