“Wali Kota sendiri belum bisa hadir, karena keluar daerah. Ini ada yang menyampaikan bahwa Pak Wali Kota menghadiri acara di Jakarta dan Surabaya, jadi hari ini tidak bisa hadir,” ucapnya.
Namun alasan JPU rupanya tidak meyakinkan bagi Hakim.Menurut Hakim, surat balasan semestinya langsung secara pribadi dari M.Tauhid Soleman bukan dari pemkot ternate karena substansinya adalah keterkaitan Tauhud Soleman sebagai pribadi bulat institusi Pemkot Ternate.
Majelis hakim kemudian meminta JPU menunjukkan surat balasan atas panggilan yang telah dilayangkan secara sah dan patut kepada Tauhid untuk dilihat secara bersama-sama oleh terdakwa Sukarjan Hirto maupun kuasa hukum.
Usai melihat surat tersebut, Ketua Majelis Hakim Khadijah A. Rumalean menyatakan seharusnya Tauhid yang bersurat, bukan Sekretariat Daerah (Bagian Hukum).
”Ini sudah institusi, berbeda permasalahan atau substansi. Yang bersurat untuk kami dari pemerintah kota, apa hubungannya? Apa hubungannya pemerintah kota dalam perkara ini? Yang dipanggil itu pribadinya dari M Tauhid Soleman, bisa dipahami ya,” bebernya.
Komentar