Dalam perayaan ultah PDI-P ke -50 tahun lalu, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengklaim dirinya “cantik”, “kharismatik”, dan “pintar”. Klaim ini akan diuji dalam pilpres mendatang. Tapi telah muncul indikasi yang akan membantah klaim itu.
Pencapresan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, yang disangka Mega akan menjadimagnet bagi parpol-parpol lain untuk bergabung dengan PDI-P membentuk koalisi besar ternyata jauh panggang dari api.
Sejauh ini hanya PPP yang telah bersedia bergabung dengan PDI-P membentuk koalisi. Namun, parpol ini adalah cek kosong. Mayoritas konstituennya merupakan simpatisan Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Gerindra, PKB, dan Golkar telah menyatakan akan membentuk koalisi tersendiri dengan Prabowo Subianto sebagai bacapres. Bakal cawapresnya kemungkinan besar adalah Ketum Golkar Airlangga Hartarto setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar memberi isyarat tak keberatan bila Airlangga mendampingi Prabowo.
PAN memang belum menetapkan pilihan dengan kubu mana ia akan bergabung. Namun, sebagaimana PPP, PAN juga cek kosong, sehingga ke kubu mana pun ia bergabung, hal itu tak akan memberi insentif elektoral yang signifikan bagi pasangan yang didukungnya.
Sangat mungkin PAN akan bergabung dengan koalisi yang dibangun Gerindra, Golkar, dan PKB, karena lebih menjanjikan kemenangan ketimbang koalisi PDI-P-PPP.
Fenomena ini menunjukkan Ganjar Pranowo tak laku dijual. Penyebabnya, pertama, menurut hasil survey CSIS, Anies dengan pasangannya akan memenangkan pilpres dengan siapa pun yang dihadapi.
Kedua, Ganjar adalah gubernur nirprestasi dan nirintegritas. Di bawah kepemimpinannya selama 9 tahun, Jateng hadir sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa.
Ketiga, kasus kekerasan di Desa Wadas dan Pegunungan Kendeng — keduanya di Jateng — memperlihatkan sikap Ganjar yang tidak pro-rakyat. Ia lebih berpihak pada oligarki ketimbang wong cilik. Di Wadas ia mengirim aparat bersenjata lengkap untuk mengintimidasi warga desa yang ogah menjual lahannya untuk dijadikan tambang batu andesit.
Memang tambang ini berpotensi merusak lingkungan sehingga mengancam mata pencahrian desa itu sebagai petani. Itu sebabnya, UU melarang lahan warga dijadikan daerah tambang. Berdasarkan alasan yang sama, yakni kerusakan lingkungan, warga Pegunungan Kendeng menentang pembangunan pabrik semen di daerah mereka. Dalam hal ini, sesungguhnya Ganjar tak mewakili ideologi Soekarnoisme.
Komentar