Sementara Ferry Daud Liando dari Universitas Sam Ratulangi saat membawakan tema “Kelembagaan Partai Politik dan Pengawasan Pemilu” dalam kesempatan yang sama mengungkapkan aktor-aktor pemerintahan merupakan instrument yang penting dalam menentukan perkembangan dan inovasi pemerintahan suatu daerah.
Untuk itu menurutnya dalam dalam poses pemilihan calon Kepala Daerah tersebut diperlukan peraturan Pemilihan yang lebih ketat serta Partai Politik lebih professional dan selektif dalam merekrut calon pengurus dan kader partai,
Ferry pun merekomendasikan beberapa catatan diantaranya revisi terhadap Undang-undang Partai Politik. “Revisi materi dalam UU partai politik dalam hal ini lebih ditekankan pada fungsi parpol dan pengadaan sanksi bagi parpol yang tidak melakukan fungsi parpol.” Terangnya.
Pembenahan dan penguatan kelembagaan partai politik, melakukan program akreditasi kepada parpol dalam meyakinkan kinerjanya serta jika memungkinkan UU Parpol dapat diintegrasikan ke dalam UU Pemilihan Umum.
Politik Program.
Dewasa ini mengemuka issu sentral tentang pentingnya politik program.Politik program dipandang semua kalangan terutama kalangan akademisi dan pakar merupakan pilihan ideal dalam rangka mencapai tujuan dari pada demokrasi yakni mewujudkan kesejahteraan.
Dalam tataran konsepsional operasional, Politik program dimaknai sebagai kegiatan politik terutama kampanye atau bentuk lain yang sejenis yang dilakukan para politisi yang dalam konteks tulisan ini adalah para calon legislatif dan calon kepala daerah yang mengedepankan gagasan dan visi ketimbang politik primordial dan identitas apalagi politik uang.
Politik program hemat penulis nyaris tak menyisihkan kelemahan berarti baik dalam aras penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan rakyat.Potensi lahirnya kekuasaan pemerintahan yang korup dapat diminimalisir sebagai danpak tingginya cost dalam politik primordial, identitas dan politik uang atau Monay politik.
Sebaliknya politik program yang fakus pada kontestasi gagasan, ide, visi dan program pada satu sisi tidak memerlukan biaya politik yang tingga dan pada sisi lain membangun masyarakat politik (elektoral) yang sadar akan posisinya sebagai pemilik kekuasan untuk menghadirkan pemerintahan yang mengabdi pada kepentingan rakyat.Tipikal masyarakat inilah yang dicita-citakan demokrasi guna membangun relasi rakyat -kekuasaan yang ideal yakni pemerintah sebagai mandataris rakyat untuk mengabdi pada kepentingan rakyat bukan kepentingan oligarki.(***)
Komentar