Kalangan pakar mencurigai Presiden Jokowi sedang cawe-cawe untuk siapa capres yang melanjutkan kekuasaanya yang ironisnya asal bukan Anies Baswedan dari capres koalisi perubahan.Padahal, sebagai Presiden yang bakal mengahiri kekuasaanya, sikap negarawan Jokowi sangat diharapkan, jika tak bisa diam dan mengklaim untuk kepentingan bangsa, mestinya menjadi fasilitator yang netral agar Pilpres bisa berlangsung demokratis dan sistematis guna menghasilkan Presiden baru yang kredibel untuk bisa mengatasi warisan masalah bangsa yang bertumpuk ini..
Faktanya, Jokowi bernafsu menghendaki Ganjar Pranowo sebagai pelanjut estafet kekuasaanya.Mungkin, Jokowi haqqulyakin bahwa hanya Ganjar Pranowo lah yang dapat melanjutkan kekuasaanya sembari berharap bisa “melindungi” dia dan keluarganya.
Jika benar, ini akselerasi intervensi Jokowi yang mencederai nilai-nilai sakral demokrasi bahwa pemilihan Presiden harus berlangsung fairnes dari campur tangan kekuasaan.Manuver Jokowi layak dikhawatirkan dan dipertanyakan karena kekuasan Presiden dalam sistem kekuasaan presidensil amat sangat kuat bak raja Modern itu potensial mempengaruhi proses dan hasil Pilpres.
Ingat ! Siapa Presiden RI adalah pilihan rakyat bukan pilihan Presiden yang hendak pensiun.Anggao saja, yang mencalonkan Presiden dengan syarat PT 20% adalah legislator yang mau kadaluwarsa kita terima saja sebagai catatan kelam demokrasi sebagai pembelajaran generasi bangsa.
Ke dua, barisan reformis atau yang kita tahu sekaran kelompok perubahan.Tokoh sentral barisan ini adalah Anies Baswedan, capres dari koalisi perubahan yang digawangi partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS serta Partai UMMAT.
Pertanyaan nya, siapa dan kelompok mana yang layaj memimpin Indonesia ke depan pasca Jokowi ? Ini pertanyaan vicois atau pilihan karena Pilpres sejatinya adalah pilihan tentang siapa Presiden yang layak memimpin Negara 2024-2029.
Pertanyaan kritisnya, apakah rakyat Malut harus melanjutkan kepemimpinan Jokowi melalui Ganjar Pranowo yang pro status quo -mempertahankan protokol kekuasaan lama- atau harus memilih Presiden baru, Anies Baswedan dengan visi perubahan nya ?.
Hemat saya, Indonesia saatnya harus berubah sebagai sebuah bangsa yang menglobal dan bermartabat melalui Presiden baru yang kredibel, tentu bervisi perubahan, memiliki rekam jejak sukses dengan visi besar yang menglobal agar bangsa ini bisa mandiri dan bermartabat.Dengan begitu, malut ikut kecipratan danpak positifnya.
Why ! Karena Rezim Jokowi -Maluku utara adalah potret kegagalan total hubungan pemerintahan pusat dan daerah dan kegagalan fatal relasi kekuasaan politik Jokowi-rakyat Malut.
Sebab, Pertama :Jokowi adalah Presiden yang paling banyak mencabut subsisdi BBM.Terhitung 6 kali Presiden Jokowi menaikan harga BBM selama dua periode berkuasa.Kebijakan yang tidak pro rakyat Maluku utara, Provinsi kepulauan dengan transportasi laut sebagai moda transportasi andalan.Kenaikan harga BBM dengan otomatis memicu kenaikan biaya transportasi masyarakat, kenaikan harga barang.Kebijakan yang menyengsarakan rakyat Maluku utara.
Ke dua :Kebijakan hutang di era Presiden Jokowi dinilai sudah pada tingkat mengkhawatirkan.Adapun jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN Valas hingga Januari 2023 sebesar Rp 1.375,09 triliunyang terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp 1.057,63 triliun dan SBSN sebesar Rp 317,46 triliun. Kemudian, jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 860,62 triliun.Ini belum hutang BUMN.Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan utang konsolidasi Grup BUMN mencapai Rp1.640 triliun pada 2022. Jumlah utang tersebut naik 3,79% dibanding 2021, yang sebesar Rp1.580 triliun.
Akibat hutang Negara saja yang tinggi ini, beban APBN untuk membayar bunga hutang saja sudah sangat berat, belum cicilan pokoknya.Pemerintah harus Alokasikan 20,87% dari APBN untuk Bayar Bunga Utang pada 2022. Pemerintah mengalokasikan dana Rp 405,87 triliun untuk pembayaran bunga utang pada 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dari data hutang dan cicilan yang bersumber dari APBN diatas, jelas bahwa beban cicilan hutang pemerintah menimbulkan ruang fiskal semakin sempit terutama untuk kebijakan pemerataan pembangunan di daerah termasuk Maluku utara.Kasus janji Presiden Jokowi untuk percepatan pembangunan infrastruktur Ibukota Sofifi sebesar Rp.3 Triliun dari sebelumnya Rp.15 Triliun yang hanya janji tinggal janji Musebabnya dari sini, cicilan bunga hutang yang tinggi menimbulkan efek sempitnya ruang fiskal sehingga kebijakan pembangunan ke daerah termasuk Malut jadi batal, ini belum termasuk kebijakan pembangunan IKN, jalan Toll dan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung yang hampir menyandera APBN kita.
Komentar