Ke tiga :Soal DOB Sofifi.Sampai dua periode berkuasa, Presiden Jokowi gagal melaksanakan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Maluku utara yang didalamnya termasuk penetapan Ibukota Provinsi di Sofifi.Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dituntut melaksanakan konstitusi secara murni dan konsekwen, namun Jokowi gagal total dalam melaksanakan amanat UU itu.Terbaca, Jokowi gagal memediasi stackeholder untuk merealisasikan amanat UU tentang pembentukan provinsi Maluku utara itu.
Ke empat :Rezim Jokowi diduga gagal dalam pelaksanaan UU tentang pemerintahan daerah walkhusus terkait pengangkatan dan penetapan penjabat kepala daerah.Jokowi meskipun tidak terlibat langsung dalam proses penetapan Pj.Bupati Morotai dan Pj.Bupati Hal-Teng, tetapi Presiden Jokowi telah lalai dengan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dengan seolah melakukan pembiaran atas pengangkatan ke dua pejabat Bupati itu diduga mengangkangi konstitusi.
Secara sistematis, Pengangkatan Pj.Bupati harus diusulkan Gubernur Maluku utara, namun akhirnya Pj. Bupati ke dua daerah itu seolah ditunjuk langsung Mendagri RI.Kritik yang pedas dari berbagai kalangan dan diakui Mendagri Tito Carnavian sebagai sebuah kekeliruan dan ke depan bakal diperbaiki itu namun kenapa berlaku beguti saja dari atensi Presiden Jokowi.
Ke lima, Rezim Jokowi telah gagal secara substansial dalam Investasi pertambangan di Maluku utara dan potensial tidak mendorong investasi perikanan, kelautan dan perkebunan di Maluku utara yang lebih substansial terhadap kehidupan maayarakat Maluku utara yang dominan sebagai petani dan nelayan.
Presiden Jokowi memang bangga atas sumbangsih Malut dari sektor pertambangan atas pertumbuhan ekonomi 27 persen yang tertinggi di dunia lalu menyelamatkan muka Indonesia sebagai negara yang kondusif dan sexi Investasi dimata global namun apalah artinya pertumbuhan tertinggi 27% itu dengan kehidupan rakyat Maluku utara ?Kata orang India “nehi”, Malut yang bahkan dilabeli provinsi terbahagia itu kemiskinannya bertahan tak terseret turun.Rezim Jokowi gagal mengkapitalisasi manis madu pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada saat yang sama mengeliminasi kemiskinan.
Pengalaman politik rakyat Malut yang terbilang pahit.Hanya keledai yang ingin jatuh ke lubang yang sama.Rakyat malut bukan rakyat naif yang hanya menjatuhkan nasib dan menyalahkan langit atas nestapa kehidupan politik ini tetapi rakyat yang telah kritis dalam membaca kehidupan bahwa kemiskinan, kesengsaraan dan ketidak majuan daerahnya hanya karena soal struktural, kebijakan rezim yang tidak berpihak dan gagal dalam menjalankan amanat penderitaan rakyat.
Sementara pada saat yang sama, Ganjar Pranowo jauh dari capres ideal.Gubernur Jateng ini selain tidak mendapat apresiasi sebagai capres berkapasitas mampuni dengan visi besar untuk Indonesia, juga mengidap rekam jejak pemimpin gagal yang nirprestasi.
Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar gagal mengeluarkan rakyat Jateng dari kemiskinan, bahkan Jateng merupakan provinsi termiskin di pulau Jawa.Apakah Ganjar Pranowo hanya di endorse Presiden Jokowi sebagai Presiden untuk melanjutkan proyek IKN, Kereta Api cepat Jakarta-Bandung ?
Pilpres sejatinya mendaur ulang kepemimpinan nasional untuk menjadi atau lebih kredibel bukan mendaur ulang kegagalan kepemimpinan nasional.
Rasionalnya, rezim Jokowi harus diganti alias tidak bisa dilanjutkan kekuasaanya dengan menggantikannya Presiden yang punya kredibilitas, kapabel dan rekam jejak sukses sebagai pemimpin.Logis dan moril, pemimpin gagal tak layak dilanjutkan kepemimpinanya dan digantikan pemimpin baru yang kredibel.Itulah hakikat demokrasi dimana pemilihan Presiden digelar lima tahun sekali itu untuk memungkinkan rakyat mendesain ulang kepemimpinan nasional yang lebih potensial mewujudkan harapan rakyat.
So ! Pilihan cerdasnya hanya pada capres perubahan yakni Anies Baswedan.Anies memang baru sebatas mimpi, namun kapasitas dan rekam jejak kepemimpinanya sudah teruji sukses.
Anies Baswedan dilihat dari profil nya sebagai intelektual tersohor, aktivis reformis, mantan Gubernur DKI Jakarta dan pandangan -pandangan politiknya sebagai kandidat capres RI, terbaca jelas punya kapasitas sebagai Presiden RI yang ideal.Dia mampu memotret permasalahan bangsa dan menawarkan gagasan solutif yang bisa diterima publik.Dia terpotret ikut galau dengan kondisi kehidupan bangsa terutama juga dengan kehidupan rakyat Maluku utara itu dengan memulai arah baru perubahan Indonesia.(***)
Komentar