Soal Carateker Gubernur Malut, Presiden Jokowi Diminta Prioritaskan Putra Daerah Yang Kompeten.
Pj.Gubernur Malut Harus Memenuhi Syarat Formil Dan Birokrat Yang Berpengalaman Soal Pemerintah Daerah Maluku utara.
PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Pemerintah pusat atau Presiden melalui Mendagri Tito Carnavian telah memberikan penegasan bahwa Gubernur Maluku utara termasuk 17 Gubernur se Indonesia yang bakal berakhir kekuasaanya pada bulan September tahun 2023 ini.
Untuk itu, pemerintah akan mengangkat pejabat Gubernur guna mengisi kekosongan kekuasaan pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur devinitif.Gubernur devinitif yang baru, baru akan dipilih ditahun 2024 atau setahun lagi.
Dalam rangka itu, pemerintah diminta mengangkat pejabat Gubernur Maluku utara yang kompeten guna mampu menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai pejabat Gubernur.
Syarat formil terkait eselon, berpengalaman dalam pemerintah daerah serta bisa diterima semua komponen harus dipertimbangkan Presiden dalam mengangkat pejabat Gubernur Maluku utara.
Pandangan itu dikemukakan pakar hukum tata negara Ariyono kepada media ini.
Menurutnya, pengangkatan pejabat Gubernur harus diletakan pada kepentingan strategis daerah dan sedapat mungkin menghindari kepentingan politik partisan dan oligarki sehingga pejabat Gubernur nanti dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Pengangkatan pejabat Gubernur Maluku utara yang partisan dan oligarki dikhawatirkan melahirkan pemerintahan yang tidak bekerja untuk daerah dan rakyat namun hanya demi kepentingan partai tertentu dan bisnis oligarki.
”Kita harapkan Presiden bijak dengan mengangkatan pejabat Gubernur malut yang punya kompetensi pemerintahan daerah, memenuhi aspek formil kepangkatan, bukan asal comot untuk kepentingan partisan demikian kepentingan pemilu dan capres serta oligarki”tegas sang pakar.
Dia mengungkapkan bahwa aroma kepentingan politik dibalik penetapan pejabat Gubernur sangat menyengat namun mengharapkan Presiden Jokowi lebih mempertimbangkan aspek kepentingan tata kelola pemerintahan yang baik serta kepentingan daerah pada umumnya.
”Issu pejabat Gubernur sebagai mesin partai dan oligarki kan sudah rahasia umum, kita harapkan Presiden bisa bijak dengan mempertimbangkan aspek kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat”tandasnya.
”Kan ada tuh putra daerah malut sebagai pejabat tinggi birokrasi di pusat tuh, yang berpengalaman tentang pemerintah daerah malut juga, ya saya kira bisa dipertimbangkan”pungkasnya.(***)
